Rabu, 13 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Nantinya Model Polisi Seperti Ini yang Bakal Mengisi Densus Tipikor

| editor : 

polisi

ilustrasi Polisi (JawaPos.com)

JawaPos.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, tidak akan merekrut personil Datasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Anti Korupsi (Tipikor) secara sembarang. Nantinya akan ada proses seleksi ketat untuk para personil Densus Tipikor.

"Nanti ini (Densus Tipikor) ada sistem rekrutmennya, ada rekrutmen khusus kepada mereka yang dianggap berintegritas," kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kompleks Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (13/10).

Tito menjelaskan, dengan adanya proses seleksi di Densus Tipikor, nantinya akan di huni oleh para polisi yang memiliki integritas dan independensi yang kuat. Sehingga wajar, para personil polisi didalamnya akan mendapat gaji lebih besar.

"Ada sistem assessment dalam rangka rekrutnya, sehingga yang dipilih adalah orang betul-betul memiliki integritas dan komitmen kepada tugasnya," jelas Tito.

Sebelumnya, anggaran Densus Tipikor Polri diusulkan sebesar Rp 2,6 triliun. Anggaran sebesar itu dibagi ke dalam tiga pos, untuk belanja 3.560 personil, untuk penindakan dan belanja modal.

"Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T," paparnya.

Selain itu, Tito menginkan kejaksaan menyiapkan tim khusus untuk mempermudah kinerja Densus Tipikor, sehingga penanganan kasus korupsi nantinya dapat cepat ditangani. Seperti halnya kinerja Densus 88 ada satgas khusus penuntutan terorisme.

"Mungkin dibentuk tim khusus untuk dapat langsung brinteraksi sejak langkah penyelidikan awal dengan Densus Tipikor, sehingga tidak terjadi bolak balik perkara," ujar Tito.

Maka dalam hal ini, Tito berharap Kejaksaan Agung dapat membentuk satu tim khusus tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan untuk penyidikan penuntutan kasus-kasus yang ditangani Densus Tipikor.

"Kita harapkan satu tujuan, agar tidak sampai terjadi bolak balik perkara, karena sejak awal sudah paham membangun satu persepsi tentang kasus yang ditangani," pungkas Tito.

(cr5/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP