Selasa, 12 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Nasional

Anggaran Densus Tipikor Tiga Kali Lebih Besar dari KPK, Ini Reaksi DPR

| editor : 

Setyo Wasisto

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Dalam membentuk Densus Tipikor, Polri meminta biaya sebesar Rp 2,6 triliun. Nantinya satuan baru di Korps Bhayangkara itu akan fokus menangani korupsi.

Menanggapi hal itu, ‎Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, anggaran yang diminta oleh Polri sangat wajar. Sebab, nantinya di institusi tersebut pegawai Densus Tipikor lebih besar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau KPK membiayai 1.000 pegawai, kalau Polri 400 ribu pegawainya. Jadi 400 ribu dengan 1.000 itu jauh banget bedanya," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10).

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (JawaPos.com)

Menurut Fahri Hamzah, Densus Tipikor tersebut nantinya akan bertugas di 34 provinsi, 517 kabupaten/kota dan sebanyak 6.000 lebih kecamatan.‎ Oleh karena itu, sangat logis apabila Polri meminta anggaran Rp 2,6 triliun.

"Ya kan wajar sekali karena 400 ribu pegawai ini akan menjadi konsep Densus Tipikor sampai tingkat kecamatan," kata Fahri Hamzah.

Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan anggaran Densus Tipikor yang besarnya tiga kali kali lebih besar dari anggaran KPK akan dipertanggungjawabkan institusi Polri.

Menanggapi hal ini, Setyo menegaskan, bahwa dana tersebut memang diperlukan untuk memberantas kasus korupsi yang semakin masif di Indonesia.

“Kalaupun nanti sisa kan bisa dikembalikan kepada negara. Yang penting kan bisa dipertanggungjawabkan semuanya,” kata Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (13/10).

Menurut Setyo, jumlah anggaran yang disampaikan Kapolri baru diperuntukan untuk Densus Tipikor saja. Bila ditambah dengan anggaran Polri dalam RUU APBN 2018 sebesar Rp 77,8 triliun, maka Polri menghabiskan dana sekitar Rp 80,4 triliun. 

Setyo menyebut, anggaran dana Densus Tipikor dilihat dari jumlah personil dan dari adanya implikasi kasus korupsi yang semakin masif sehingga jumlah tersebut terbilang wajar. Ia pun merujuk kepada kinerja tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) kepolian sebelumnya.

“Jumlah personelnya kan berbeda dan dilihat dari seberapa besar uang negara yang bisa diselamatkan. Jadi jangan lihat besarnya biaya dulu. Karena kita dari Saber Pungli saja bisa 1.078 kasus dalam belum setahun. Ini yang sudah dilaksanakan,” ucap Setyo.

Selain itu, Setyo mengungkapkan bahwa sistem pembiayaan atau keuangan di Polri selalu sistem indeks, yakni pembiayaan baru bisa dikeluarkan untuk per kasus yang ditangani.

Lain halnya untuk sistem pembiayaan kasus korupsi di KPK menganut sistem ad cost--dana dapat dikeluarkan tanpa harus ada pembatasan per kasus. 

Dalam hal ini, lanjut Setyo, biaya dikeluarkan apabila memang diperlukan. Itulah yang diusahakan oleh Polri sehingga dana Densus Tipikor sangat besar.

“Kalau ad cost itu yang penting bisa dipertanggungjawabkan berapapun. Kalau kita mau berhasil, ya dana itu memang harus ad cost, Pak Kapolri mintanya ad cost. Jadi itungannya setiap kita bergerak, kita dibiayai oleh anggaran,” ujar Setyo.

Jumlah personel Densus Tipikor yang ditargetkan oleh pihak kepolisian, kata Setyo, mencapai 3.560 orang. 

Jumlah itu akan diperoleh dari personil Polri yang ada sekarang dan ditambahkan lagi beberapa orang selain Direktorat Tipikor dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus di daerah.

(cr2/cr5/ce1/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP