Sabtu, 21 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Fahri Hamzah: Masa Hukum Hanya Tegak di Jalan Rasuna Said

| editor : 

Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. (JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, yang mampu memberantas korupsi di Indonesia hanyalah Polri. Bukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Fahri, Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Marauke, dengan 34 provinsi, 517 kabupaten/kota dan sebanyak 6.000 lebih kecamatan. Untuk bertugas di daerah seluas itu, tentu hanya polri. Karena hanya corps Bhayangkara yang memiliki anggota dan  tersebar di seluruh Indonesia.

"Itu hanya polisi yang bisa. Hanya polisi yang jaringan seluas itu dan nantinya bersamaan dengan kejaksaan," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10).

Dengan kekuatan sebesar itu, ungkap Fahri, penegakan hukum dalam bidang korupsi bisa benar-benar merata. Bukan hanya kepada orang tertentu saja.

"Masa hukum hanya tegak di Jalan Rasuna Said (Kantor KPK saja), sementara KPK enggak tegak di Indonesia lain," kata Fahri.

Menurut Fahri, saat ini sudah cukup tugas KPK untuk memberantas korupsi yang sudah berjalan selama selama 14 tahun ini. Sudah saatnya Polri dan Kejaksaan Agung digunakan untuk memberantas korupsi mengantikan lembaga atirasuah tersebut.

"Saya kira 14 tahun ini, KPK sudah menjadi triger. Itu menurut saya sudah cukup," ungkap Fahri.

Oleh sebab itu, Fahri sangat mendukung adanya Densus Tipikor Polri tersebut. Alasannya salah satunya adalah Polri memiliki personel yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Sehingga bisa dibangun jaringan dalam memberantasa korupsi.

‎Sekadar informasi, Korps Bhayangkara terus fokus kepada pembentukan Densus Tipikor Polri. Nantinya ungkap Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian tim itu akan dipimpun oleh Inspektur Jenderal.

Menurut Tito Karnavian, struktur pembentukan Densus Tipikor itu sudah dibentuk, dan langsung di bawa dirinya sebagai Kapolri.

Dalam Densus Tipikor ini ‎Tito Karnavian mengaku, sebanyak 3560 personel akan disiapkan di dalam kesatuan tersebut. Nantinya mereka akan ditempatkan di 33 satuan tugas wilayah Indonesia dan membutuhkan anggaran Rp 2,6 triliun.

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP