Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hankam

Setara Institute: Manuver Panglima TNI Mencari Musuh-musuh Baru

| editor : 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat menghadiri acara Partai Hanura beberapa waktu lalu (Desyinta Nuraini/JawaPos.com)

JawaPos.com - Manuver Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo belakangan ini disinyalir untuk mencari perhatian publik. Kendati pun data penting soal pertahanan dan keamanan negara, sejatinya seorang panglima tidak mengungkapnya di ruang publik.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan, pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tentang isu pembelian 5 ribu pucuk senjata oleh institusi non-militer adalah sebuah pelanggaran.‎

"Karena penyampaian informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan," ujar Hendardi dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Senin (25/9).

Manuver Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kala bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto dan Mendagri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. (Imam Husein/ Jawa Pos)

Apalagi dalam pernyataan itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu menyebut adanya rencana penyerbuan ke BIN dan Polri. Hal demikian dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI. Undang-undang itu menegaskan, kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang adalah otoritas presiden.

Lebih jauh Hendardi menilai, pernyataan Panglima TNI menunjukkan teladan buruk bagi prajurit yang justru selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi yang kuat dan sehat dengan institusi Polri, akibat tingginya frekuensi konflik antardua institusi ini.

"Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI," katanya.

Bentuk pencarian perhatian yang dilakukan Gatot, sambung Hendardi, pernyataan-pernyataan permusuhan, destruktif, dan di luar kepatutan seorang Panglima TNI. Selain isu PKI, pemutaran film G30S PKI.

"Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya," ungkapnya.

Perintah Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada jajarannya untuk memutar film G30S PKI juga menggambarkan perspektif dan sikap politik Panglima TNI, atas peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi pada 1965-1966.

"Alih-alih mendukung rencana pemerintah yang berencana menggali kebenaran persitiwa tersebut, Gatot justru bersikap sebaliknya mempromosikan kebencian kepada orang-orang yang dituduh PKI di masa lalu, meskipun hingga kini kebenaran peristiwa tersebut belum terungkap," ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sikap atas Panglima TNI. Karena Panglima TNI sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya. "Sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan. Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5 ribu pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Jokowi.

Menurut Panglima, isntitusi tersebut mencatut nama Presiden Jokowi. Gatot juga tidak akan membeberkan pembelian senjata ilegal tersebut sudah berdasarkan info yang valid. Sehinga tidak perlu diragukan kebenarannya,

Jenderal Gatot juga menegaskan, tidak boleh ada institusi di Indonesia yang memiliki senjata selain TNI dan Polri. Sehingga dia mengeluhkan apabila ada institusi lain yang dibaskan memiliki senjata.

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP