Kamis, 14 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Ogah Nyerah Lawan Novanto, Besok KPK Bawa Ini di Praperadilan

| editor : 

setya novato

Ketua DPR Setya Novanto saat ini masih menyandang status tersangka kasus korupsi e-KTP. (ist for JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ingin nyerah tanpa perlawana saat menghadapi praperadilan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto. 

Rencananya, pada persidangan besok, Senin (25/9) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka akan menghadirkan bukti yang menguatkan, bahwa penetapan tersangka itu langkah yang benar. 

"Sekitar 200 bukti dokumen akan mulai kita bawa di persidangan besok," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Minggu (24/9). 

Kata Febri, bukti-bukti tersebut akan menunjukkan indikasi keterlibatan Novanto dalam proyek yang merugikan negara hingga Rp.2,3 triliun itu. 

"Dari bukti ini dapat ditunjukkan kuatnya kontruksi dari kasus e-KTP ini, termasuk indikasi keterlibatan tersangka yang sudah kita tetapkan," tegas Febri. 

KPK katanya berharap agar hakim memperhatikan bukti yang disajikan tersebut. "Kami harap nanti hakim akan mempertimbangkan secara serius bukti-bukti yang dihadirkan," sebut dia.

Bahkan, mereka juga akan menghadirkan sejumlah ahli yang menguatkan langkah KPK dalam menetapkan Novanto sebagai tersangka. 

"Dalam rangkaian pembuktian beberapa hari ini juga akan dihadirkan ahli hukum pidana materil, hukum acara pidana, dan hukum tata negara," pungkas Febri. 

Diketahui KPK menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP). 

Novanto diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi. Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Akibat tindakannya, negara diduga merugi Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP