Rabu, 18 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Humaniora

Perintah Kemenko PMK Terkait Kasus Ibu Gendong Jenazah Naik Angkot

| editor : 

gendong jenazah naik angkot

Delpasari, ibu muda yang menggendong jenazah anaknya naik angkot (Instagram/seputarlampung)

JawaPos.com - Kasus yang menimpa Delpasari, ibu muda asal Lampung Utara yang menggendong jenazah anaknya naik angkutan kota (angkot) mendapat sorotan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Kementerian yang dipimpin Puan Maharani itu memerintahkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk mengaudit dan melaporkan kronologi dari kasus yang menyedot perhatian tersebut.

"Kami telah memonitor media. Tapi, kami tetap memerlukan laporan resmi," ujar Deputi bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK, Sigit Priohutomo kepada wartawan, Minggu (24/9).

Dikatakan Sigit Priohutomo, langkah audit bisa dilakukan singkat. Acuannya sudah baku, yakni Surat Edaran dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Dalam edaran tersebut tertera rincian berbagai hal yang wajib dilakukan oleh rumah sakit ketika memberikan layanan kepada pasien.

“Adanya proses pelayanan yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seharusnya tak terjadi, karena pasien sudah harus dilayani lebih dahulu di rumah sakit,” ujar Sigit.

Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Sigit berharap agar Kementerian Kesehatan dan BPJS harus menjalin kerjasama dan koordinasi yang baik dengan rumah sakit, baik itu yang dilakukan menjadi mitra maupun yang bukan mitra BPJS.

Hal ini penting karena seringkali pasien BPJS harus mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang bukan mitra dari BPJS. "Surat edaran Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes itu sudah sangat baik, dan harus dilaksanakan,” tambah dia.

Selanjutnya, Sigit juga menjelaskan bahwa Kemenko PMK sedang mempersiapkan peraturan dalam bentuk inpres ataupun perpres terkait kejelasan tanggungan yang harus diberikan oleh BPJS, Pemerintah Pusat, ataupun Pemerintah Daerah.

“Kalau dia peserta BPJS, maka BPJS yang menanggung, kalau bukan peserta BPJS, ada Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kalau tak ada yang mau menanggung bagaimana pelayanan yang baik dapat terwujud?” ujar Sigit.

Dia berharap agar mekanisme reward and punishment terhadap fasilitas pelayanan kesehatan dapat dijalankan dengan tegas namun juga proporsional.

(iil/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP