Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hankam

Soal 5.000 Senjata, Pengamat Ini Sebut Panglima TNI Bikin Gaduh

| editor : 

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo baru-baru ini melontarkan pernyataan kontroversial. Dia menyebut bila ada salah satu institusi pemerintah yang mengatasnamakan Presiden Joko Widodo untuk mendatangkan 5.000 pucuk senjata api.

Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari ISSES (Institute For Security and Strategic Studies) mengatakan, pernyataan dari Gatot tak bisa dianggap remeh. Meski begitu, dia juga menganggap pernyataan itu membuat gaduh.

“Dengan berani berstatemen, panglima tentu memiliki informasi soal itu. Saya pertanyakan motif Panglima mengumbarnya tanpa kejelasan. Pasalnya, itu hanya akan menimbulkan kegaduhan tak penting,” kata dia dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Minggu (24/9).

Bahkan kata dia, hal itu menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat, saling curiga sesama institusi mengingat tudingan yang membawa-bawa nama Presiden itu tak main-main. “Itu sangat serius,” sambung dia.

Jika benar, Panglima menurut dia tak perlu mengumbar informasi itu. “Namun gunakan kewenangannya untuk membongkar pengadaan senjata yang menurutnya ilegal itu,” ucap doa.

Dia menambahkan, apabila senjata yang hendak dihadirkan itu non-standar militer, apa susahnya kata dia, Panglima untuk berkoordinasi dengan pihak lain yang berwenang, sehingga bisa ditindak tegas.

Khairul lantas menuturkan, perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di luar Kemhan TNI sudah diatur dengan Permenhan 07 tahun 2010, sementara untuk non standar militer diatur oleh Peraturan Kapolri.

“Sinyalemen Panglima itu memang masih sumir. Angka 5.000 pucuk senjata api itu tak sedikit. Itu bisa digunakan untuk setidaknya 5 batalyon infanteri di TNI,” tambahnya.

Akan tetapi, pernyataan Panglima itu kata dia tidak ada keterangan apakah transaksi sudah dilakukan atau belum. Lalu apakah senjata api itu standar militer atau non standar militer.

“Soal status. Ilegal itu bisa terjadi karena yang mengadakan itu bukan institusi yang diijinkan menggunakan atau menguasai senjata api, yang memasok tak memiliki ijin sesuai regulasi, atau bisa saja keduanya sesuai ketentuan namun transaksinya tak memenuhi syarat dan ketentuan,” tukas dia.

(elf/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP