Selasa, 21 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Pemkot Tangsel Ancam Cabut Izin Tempat Hiburan Plus-plus

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok. JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemkot Tangerang Selatan mengancam akan mencabut izin usaha panti pijat, spa dan tempat karaoke yang menyediakan jasa esek-esek. Bukan itu saja, Pemkot Tangsel mengancam akan memenjarakan pemiliknya. Saat ini, dinas terkait tengah mendata ulang tiga tempat usaha tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Tangsel Yudianto mengatakan, ancaman sanksi kepada pelaku usaha nakal itu karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Yakni, Pasal 35 ayat (2) merusak daya tarik wisata sebagaimana di maksud ayat (1) melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

”Untuk yang sudah melanggar perda, bangunannya akan disegel Satpol PP, maka kami akan cabut kegiatan usaha itu. Ini akan berlaku kepada semua pengusaha, utamanya panti pijat, spa dan karaoke yang menyediakan jasa prostitusi,” tegasnya kepada INDOPOS (Jawa Pos Group) kemarin (22/9).

Dia mengungkapkan, pemberian sanksi berat kepada pelaku usaha panti pijat, spa dan karaoke tersebut karena selalu berbuat nakal dalam mencari keuntungan dari para konsumen. ”Seperti menyediakan pekerja seks komersil (PSK) yang dijadikan terapis atau pemijat serta pemandu di tempat karaoke,” ucapnya juga.

Para PSK tersebut, menimbulkan keresahan warga. ”Sudah pasti mereka berubah estetika dari kearifan lokal. Seharusnya menjaga moral ini yang harus dipahami pemilik panti pijat dan spa, bukan malah melanggarnya. Boleh mengubah bentuk daya tarik dengan hal yang lain, tetapi bukan dengan menyediakan PSK,” ungkapnya.

Diakui Yudianto, pemberian sanksi penutupan karena mereka kerap kedapatan menyediakan jasa prostitusi terselubung. Bahkan, tidak sedikit dari usaha terlarang ini dilaporkan warga dan dijaring Satpol PP. ”Masalah ini jadi perhatian Ibu Wali Kota. Kami diberikan kewenangan menutup bila ada pelanggaran,” paparnya.

Menurut dia, pendataan melibatkan instansi penegak perda atau Satpol PP setempat. Pemberian sanksi tegas itu pun akan dilakukan langsung kepada pemilik usaha yang menyediakan jasa PSK yang terkena razia Satpol PP dan kepolisian.

(yuz/jpg/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP