Senin, 23 Oct 2017
Logo JawaPos.com
Hukum & Kriminal

Materi Gugatan Novanto Dinilai Melenceng dari Aturan Hukum Formil

| editor : 

Ketua DPR Setya Novanto Ajukan Praperadilan

Setya (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berhadapan dengan Ketua DPR Setya Novanto di sidang praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di sidang ketiga ini, beragendakan pembacaan jawaban termohon (KPK) atas permohonan yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto. Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan, materi permohonan yang diajukan Setnov melalui kuasa hukumnya sudah kelewat jauh dari materi praperadilan. Bahkan poin itu seharusnya digunakan Setnov di persidangan tindak pidana korupsi.

“Ketika praperadilan sudah memasuki pengujian kompetensi hakim, maka akan membawa praperadilan masuk ruang lingkup perkara,” ujarnya di hadapan kuasa hukum Setnov dan hakim tunggal Cepi Iskandar.

Karena dengan sendirinya kata dia, praperadilan akan masuk pada pengujian tentang hasil penyelidikan dan selanjutnya menguji kesesuaian dengan alat bukti yang dihimpun penyidik.

"Padahal kesemuanya itu bukan ruang lingkup praperadilan tapi masuk ruang lingkup pokok perkara,” imbuh mantan Kapolres Tanah Laut, Kalsel tersebut.

Jika tetap dipaksakan, maka menurutnya, penyidikan telah kehilangan makna dan relevansinya. “Bahkan, dapat diartikan penyidikan sudah tidak perlu dilanjutkan lagi karena menyatakan bersalah cukup di praperadilan saja,” tambah dia.

Lebih lanjut menurutnya, praperadilan berarti telah ambil alih tugas majelis hakim yang menyidangkan pokok perkara. Pembuktian unsur tindak pidana harus diadili pada sidang pokok perkara dengan jumlah hakim yang lengkap, bukan di praperadilan yang hanya hakim tunggal.

Dia juga menyebut bila lembaga praperadilan tidak bisa menentukan sebuah perkara apakah cukup atau tidak untuk dilanjutkan. “Karena itu tergantung penuntut, karenanya enggak ada kewenangan hakim praperadilan menilai pokok perkara,” tegasnya.

Praperadilan menurut dia adalah sebuah pengawasan horizontal dan lingkup serta kewenangan praperadilan hanya memeriksa atau memutus sah atau tidaknya penangkapan penyidikan atau penuntutan. Bukan hal dalam penetapan tersangka seperti yang diajukan Setya Novanto. 

(elf/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP