Rabu, 18 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Bisnis

Tujuh Blok Migas Akan Pakai Gross Split

Sempurnakan Skema Bagi Hasil

| editor : 

JawaPos.com - Pemerintah akan menyempurnakan skema gross split dalam kontrak bagi hasil migas. Vice President Bidang Operasi SKK Migas Elan Biantoro menjelaskan, kebijakan itu telah diterapkan pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang masa kontraknya diperpanjang pada pertengahan Januari 2017.

’’Hingga 2019, pada tujuh blok migas lain akan diberlakukan aturan gross split,’’ katanya setelah acara Kuliah Umum Industri Hulu Migas di STEM Akamigas Cepu, Blora, Jawa Tengah, kemarin.

Blok migas tersebut adalah Blok Tuban yang saat ini dikelola oleh JOB PPEJ dan akan berakhir masa kontraknya pada Februari 2018. Selanjutnya, ada Blok Sanga-Sanga di Kalimantan Timur yang saat ini dikelola oleh Pertamina (Persero) dan akan diperpanjang masa kontraknya pada Agustus 2018.

Kemudian, juga terdapat Blok Makassar Strait. Lalu, ada pula Blok East Kalimantan yang dikelola oleh Chevron Indonesia dan akan berakhir masa kontraknya pada Oktober 2018. Juga ada Blok Ogan Komering yang dikelola JOB Pertamina Talisman, Blok Jambi Merang yang dikelola JOB PHE Jambi Merang, dan Blok Salawati di Papua.

Menurut Elan, PHE ONWJ tersebut memang menjadi pilot project. Dari situ, terus dilakukan berbagai penyempurnaan dalam sistem bagi hasil. ’’Seiring berjalannya waktu, kok PHE ONWJ merasa hitungannya tidak cocok. Maka, dilakukan pembahasan dan akhirnya ditetapkan harus ada beberapa revisi dalam aturan itu,’’ jelasnya. Revisi tersebut, antara lain, penambahan split dan perubahan ketetapan besaran diskresi menteri.

Dia mengakui, saat awal diberlakukan mekanisme pembagian gross split, banyak KKKS yang merasa tidak cocok. Tetapi, setelah ada revisi, banyak yang mulai tertarik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya formulir KKKS yang masuk sampai saat ini.

’’Padahal, tahun lalu sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Mereka merasa tertarik karena ada penambahan split dan ketentuan diskresi menteri diperluas,’’ ungkapnya. Sebab, sebelumnya, diskresi menteri yang diberikan hanya 5 persen. Tetapi, sekarang yang diberikan bisa lebih dari itu.

Dia menyatakan, kebijakan bagi hasil gross split dikeluarkan karena penerimaan negara dalam dua tahun terakhir begitu minim. Bahkan, penerimaannya sering lebih kecil ketimbang cost recovery atau biaya operasi yang harus dibayar pemerintah. ’’Walaupun pemerintah telah menekan biaya operasi yang harus dibayar, penurunan pendapatan jauh lebih besar,’’ jelasnya.

Mengenai besaran bagi hasil yang tertulis dalam Permen No 8/2017, untuk minyak, negara mendapat bagian 53 persen dan kontraktor 47 persen. Lantas, untuk gas, bagian negara adalah 58 persen dan kontraktor 42 persen.

’’Itu hanyalah patokan. Dalam proses negosiasi, kemungkinan intervensi dan penyalahgunaan kewenangan akan terjadi dan dampaknya berlangsung puluhan tahun sesuai dengan jangka waktu kontrak,’’ kata Elan. Untuk itu, negara perlu melakukan pengawasan yang ketat agar penerimaan negara, baik dari pajak maupun bagi hasil migas, bisa diselamatkan.

Di sisi lain, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Ali Masyhar menjelaskan, pemanfaatan gas yang baru ditemukan di Kabupaten Rembang akan diarahkan untuk kepentingan industri lokal.

Pihaknya telah menerima penyusunan rencana pengembangan (plan of development/POD) PT Pertamina Hulu Energi Randugunting. Dalam proposalnya, kontraktor memperkirakan dapat berproduksi pada 2018. ’’Sekarang POD masih dalam evaluasi. Deal-nya setelah POD disetujui,’’ ujarnya.

Saat ini pemerintah Kabupaten Rembang juga tengah mempersiapkan BUMD untuk turut terlibat dalam memaksimalkan manfaat penemuan gas tersebut. Tetapi, belum dapat diperkirakan proses keterlibatan BUMD itu. ’’Saat ini lapangan 100 persen masih dikelola Pertamina,’’ ucapnya. Kedalaman pengeboran diperkirakan 900–1.100 meter. Lapangan tersebut memiliki potensi maksimal 12,94 MMSCFD dengan jangka waktu produksi sekitar lima tahun. (*)

(car/c20/sof)

Sponsored Content

loading...
 TOP