Rabu, 18 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Metropolis

Program Satu Desa Satu Mobil Tinggal Selangkah, Dana dari Kas Daerah

| editor : 

Kajari Sidoarjo M. Sunarto (kanan) bersama Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo M. Heru Shulton

TAK MAU SALAH MELANGKAH: Kajari Sidoarjo M. Sunarto (kanan) menyalami Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Sidoarjo M. Heru Shulton yang datang bersama para Kades. (Maya Apriliani/Jawa Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com – Rencana program satu desa satu mobil tinggal selangkah lagi. Pemkab Sidoarjo telah mengeluarkan peraturan bupati (perbup) baru. Yakni, Perbup Nomor 56 Tahun 2017. Regulasi tersebut memperjelas perbup sebelumnya. Dalam aturan baru itu disebutkan bahwa tim pengelola kegiatan (TPK) diperbolehkan membeli kendaraan pada satu penyedia saja.

’’Jadi disempurnakan,’’ ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Djoko Sartono ketika ditemui setelah menghadiri rapat paripurna perubahan APBD 2017 di gedung DPRD Selasa (19/9).

Menurut informasi yang didapat Jawa Pos, perbup baru tersebut juga mengatur mekanisme pengadaan barang dan jasa. Pada pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa dengan nilai di atas Rp 50 juta–Rp 200 juta dilaksanakan dengan empat tahap. Pertama, TPK membeli barang dan jasa pada satu penyedia.

Kedua, pembelian dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang. Selanjutnya, penyedia menyampaikan penawaran tertulis. Keempat, tahap negosiasi dan pembelian yang dibuktikan dengan faktur pembelian atau kuitansi.

Djoko menjelaskan, pihaknya tidak mengetahui detail aturan tersebut. Namun, pejabat asal Ponorogo itu menyampaikan, spesifikasi mobil desa sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis). Warna, kapasitas mesin, hingga jenis kendaraan diminta seragam. ’’Kalau merek kendaraan, tidak kami atur,’’ katanya.

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berharap kendaraan desa sama. Baik jenis, kapasitas mesin, maupun warna serta terdapat tulisan kendaraan siaga operasional desa. Termasuk merek. ’’Semua harus satu,’’ ungkapnya.

Cash Back Haram Masuk Kantong Pribadi
PARA kepala desa (Kades) yang tergabung dalam forum komunikasi kepala desa (FKKD) datang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana (PMD P3AKB) Pemkab Sidoarjo Ali Imron.

Selain itu, tampak Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Noer Rochmawati. Ada juga wakil dari inspektorat. Beberapa camat juga mendampingi. Di antaranya, Camat Krian Agustin Iriyani, Camat Tulangan Abdul Wahib, dan Camat Sidoarjo Agus Maulidy.

Dalam pertemuan tersebut, Kades menyerahkan surat resmi permohonan pendampingan dan pengawalan pengadaan mobil dari tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D). Setelah itu, mereka merumuskan langkah pengadaan sesuai dengan prosedur dan tidak menyalahi aturan. Tujuannya, para pelaksana terhindar dari jeratan suap dan gratifikasi pembelian kendaraan di kemudian hari.

Kepala Kejari Sidoarjo M. Sunarto menyatakan, waktu pengadaan dan pembelian mobil sudah mepet. Karena itu, program tersebut harus segera terlaksana. Para Kades pun sepakat mengajukan permohonan ke pemkab melalui para camat agar uang dicairkan dari kas daerah, lalu dikirim ke kas desa. Masuknya uang ke kas desa itu merupakan tahap penting. Sebab, langkah lanjutan dalam pengadaan baru bisa terlaksana. Yakni, mulai pembentukan TPK. ’’Setelah dana tersedia, Kades membuat surat ketetapan perihal TPK,’’ kata Sunarto.

Sesuai perbup baru, TPK boleh langsung membeli kendaraan dari penyedia kendaraan dengan satu rekanan saja. Dengan catatan, pengadaan itu menggunakan harga terendah. Selain itu, kendaraan harus sesuai spesifikasi. Dalam aturan, tidak ada ketentuan harus membeli dengan merek tertentu. ’’Kewenangan (pembelian) penuh ada di TPK,’’ ucap Sunarto.

Dalam perbup baru, tidak ada klausul tentang tata cara perincian pembelian. Misalnya, melakukan survei lebih dulu ke berbagai diler kendaraan, meski dalam aturan dijelaskan bahwa ada dana sekitar Rp 4 juta untuk biaya survei harga. ’’Jika tidak ada aturan lebih lanjut, untuk lebih amannya harus mengacu pada Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,’’ ujar Kasipidsus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto.

Sunarto menambahkan, jika dalam pembelian ada diskon, potongan harga, maupun cashback (pengembalian), uang harus dikembalikan lagi ke kas daerah melalui kas desa. Uang itu tidak bisa dimasukkan ke kantong pribadi. Jika ada penyimpangan, tanggung jawab pidana sepenuhnya ada pada oknum yang berbuat.

(aph/may/c15/hud)

Sponsored Content

loading...
 TOP