Kamis, 14 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Internasional

Bawa Kasus Rohingya ke DK PBB

Laporan Juneka Subaihul Mufid dari New York

| editor : 

SUSAH: Pengungsi Rohingya saat berebut makanan bantuan.

SUSAH: Pengungsi Rohingya saat berebut makanan bantuan. (REUTERS)

JawaPos.com  – Konflik Rohingya dibahas lagi secara khusus di sela-sela pelaksanaan sidang umum PBB ke-72 di New York. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, hasil pembicaraan dari pertemuan tingkat kepala negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) itu akan dibawa ke Dewan Keamanan PBB.

Intinya, tekanan agar Myanmar segera menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. JK menjelaskan, memang tidak mudah mencari penyelesaian konflik yang berlangsung di Negara Bagian Rakhine itu.

Masalah tersebut lebih banyak disebabkan persoalan di dalam negeri. Jadi, tidak bisa satu negara ikut campur terlalu jauh. Tapi, tekanan dari dunia internasional, termasuk PBB, dibutuhkan agar pemerintah Myanmar bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut.

”Karena itu, UN (PBB) sendiri berdasar tim pencari fakta dan negara-negara lain, termasuk OKI, memberikan pressure politik sehingga mereka (Myanmar) lebih terbuka untuk menghentikan,” ujar JK setelah menghadiri pertemuan tertutup di New York pada Selasa siang (19/9) waktu setempat atau kemarin dini hari (20/9).

Pertemuan tertutup Organization of Islamic Cooperation Contact Group (OIC CG) on Rohingya di Conference Room 12, Markas PBB, New York, tersebut dihadiri beberapa pemimpin negara. Selain Wapres JK, ada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi.

OIC CG on Rohingya dibentuk pada KTT Luar Biasa Ke-4 OKI di Makkah pada Agustus 2012. Tujuan utama pembentukannya adalah mendorong keterlibatan dan partisipasi OKI pada isu Rohingya.

JK menuturkan, dalam pertemuan itu memang lebih banyak nuansa politiknya. Tapi, hasil dari pembicaraan itu pada akhirnya akan menjadi resolusi. ”Boleh dikatakan resolusinya masuk hal-hal begini. Nah, nanti ini kan (dibawa) ke Dewan Keamanan (PBB),” imbuh dia.

Apakah ada pertemuan khusus antara Indonesia dan pemerintah Myanmar di sela-sela sidang umum PBB? JK menuturkan bahwa hingga kemarin belum ada agenda resmi untuk pertemuan. Menurut dia, wakil presiden Myanmar kabarnya datang. Tapi, jarang muncul. ”Katanya hanya mau bicara di sidang umum. Dia tidak mau lah (berkomunikasi),” ungkap JK yang pernah tiga kali datang langsung ke Rakhine.

Indonesia memang memilih pendekatan kemanusiaan. Misalnya, mengirim bantuan untuk warga Rohingya. Tapi, tetap muncul kekhawatiran akan ada hambatan ”RS (rumah sakit) sedang dikerjakan. Mudah-mudahan tidak dihentikan oleh pemerintah Myanmar,” tegas dia.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengungkapkan, Indonesia juga menyampaikan kembali proposal Formula 4+1 untuk membantu menyelesaikan konflik Rohingya. Formula tersebut terdiri atas empat elemen, yaitu mengembalikan stabilitas dan keamanan, menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, serta pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan keamanan.  ”Ini adalah elemen reset button guna memulihkan kondisi aman,” ujar dia.

Satu elemen lainnya adalah pentingnya implementasi rekomendasi Laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine State yang dipimpin Kofi Annan sebagai jalan ke depan. ”Indonesia akan terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian masalah di Rakhine State,” tegas Retno. (*)

(jun/c7/ttg)

Sponsored Content

loading...
 TOP