Senin, 23 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pemilihan

Dibatalkan Bawaslu, Mathius Bisa Tempuh Jalur Hukum

| editor : 

Pemilihan Kepala Daerah

Ilustrasi (Dok.JPNN)

JawaPos.com - Mathius Awitauw, calon Bupati Jayapura nomor urut 2 yang baru saja dibatalkan Bawaslu, masih bisa melakukan upaya hukum. Dia bisa mengajukan banding di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal itu disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. "Kalau keputusan KPU dianggap sebagai keputusan TUN maka upaya hukumnya ke tata usaha negara," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Gedung Bawaslu, M.H Thamrin, Jakarta, Kamis (21/9).

Namun yang pasti sesuai ketentuan Undang-Undang Pilkada, rekomendasi Bawaslu bersifat mengikat. Artinya, KPU harus melaksanakan pembatalan pencalonan Mathius Awitauw.

Apakah wakil Mathius yang naik menjadi calon bupati atau dilakukan pemungutan suara ulang jika banding ditolak, Abhan tidak bisa berkomentar. Sebab, itu menjadi kewenangan KPU.

"Saya kira nanti KPU yang mengaturnya. Di PKPU sudah diatur saya kira. Kewenangan ini KPU, kami tidak terlalu jauh karena itu ranah KPU," pungkas Abhan.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membatalkan calon Bupati Jayapura Nomor urut 2 Mathius Awitauw. Itu karena dia terbukti melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kami sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU RI agar menindaklanjuti ke KPU Provinsi di Papua agar membatalkan Calon Bupati Mathius Awoitauw," ujar Abhan.

Adapun Mathius dianggap melanggar karena melakukan pergantian pejabat di Pemerintah Kabupaten Jayapura di jelang akhir masa jabatannya pada Oktober 2017. Sementara di dalam undang-undang, kepala daerah dilarang melakukan pergantian pejabat selama enam bulan sebelum masa jabatannya habis.

Abhan mengatakan, keputusan berdasarkan laporan dari Calon Bupati Nomor Urut 3, Godlief Ohee itu dilakukan secara hati-hati. Mereka sudah melalukan pemanggilan terhadap pihak pelapor, terlapor, saksi, hingga ahli.

Diketahui bahwa Pilkada Kabupaten Jayapura yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 telah terhenti akibat ditemukannya pelanggaran terstruktur dan masif yang menyebabkan adanya Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura untuk melakukan PSU di 229 dari 348 TPS yang tersebar di 19 Distrik.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini sendiri tertunda selama 6 bulan dan baru dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2017 di 261 TPS oleh KPU Provinsi Papua. Hasilnya masih dalam penghitungan di KPU. 

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP