Sabtu, 21 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Jelang Pilkada 2018, Bawaslu Susun Indeks Kerawanan Pemilu

| editor : 

Ilustrasi pilkada 2018

Ilustrasi (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Daerah rawan pelanggaran menjadi fokus Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menghadapi Pilkada serentak 2018. Sejauh ini, mereka sedang memetakan wilayah yang diprediksi menjadi zona merah tersebut.

"Kami sedang mengolah data untuk indeks kerawanan di 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada di 2018," ujar Ketua Bawaslu Abhan dalam jumpa pers di kantornya, M.H Thamrin, Jakarta, Kamis (21/9).

Per hari ini pun, Bawaslu melakukan bimbingan teknis kepada panitia pengawas pemilu di kabupaten atau kota di seluruh Indonesia untuk memetakan kerawanan tersebut. Khususnya perihal politik uang.

Setidaknya, pada bulan depan Bawaslu pusat bakal menuntaskan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) itu. "Di Bulan Oktober akhir kita akan launching indeks kerawanan Pilkada 2018. Sekarang on going prosesnya," pungkas Abhan.

Diketahui, jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2017 lalu, setidaknya ada tiga provinsi dikategorikan masuk daerah rawan.

Pelanggaran pilkada dianggap rawan terjadi di provinsi Aceh, Banten, dan Papua Barat. Kerawanan tinggi di tiga provinsi itu muncul atas pertimbangan tiga unsur yang disusun Bawaslu pada IKP.

Unsur pertama yang menjadi pertimbangan adalah penyelenggara pemilu. Kemudian, dua unsur lainnya adalah kontestasi peserta pilkada dan partisipasi pemilih. 

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP