Jumat, 15 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Manuver Gatot Soal Nobar Film G 30 S PKI Dikritik Anak Buah Megawati

| editor : 

Gatot dan Jokowi

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bersama Presiden Jokowi. (Instagram.)

JawaPos.com - Instruksi Panglima TNI Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal nonton bareng film Pengkhianatan G 30 S/PKI menuai sorotan Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. 

Politisi PDIP itu menilai Presiden Joko Widodo terlalu lembut menyikapi manuver Gatot. Seharusnya Jokowi -panggilan Joko Widodo- selaku presiden memerintahkan Gatot mencabut perintah nonton bareng film berlatar tragedi 1965 itu.

"Bahasa presiden terlalu lembut, halus. Kadang-kadang membuat orang tidak mengerti. Beliau kan mengatakan ini bagian anak milenial sekarang, tidak mudah dipahami, kan sulit,” ujar Effendi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/9).

Effendi menambahkan, sebenarnya mudah bagi Jokowi sehingga instruksi Panglima TNI tak memunculkan polemik seperti ini. “Meminta Panglima TNI mencabut instruksi itu, ya cukup," ucapnya.

Sebagai mitra kerja TNI di DPR, Effendi mempertanyakan alasan Gatot mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran prajurit TNI untuk untuk menggelar nonton bareng film G 30 S/PKI. 

Menurutnya, instruksi menonton film bukan hal yang diperlukan TNI. "Yah kalau mau nonton, nonton aja. Enggak usah harus dibuat instruksi. Kalau instruksi mau perang bolehlah kita perang lawan mana gitu. Ini instruksi nobar kira-kira mereduksi atau posisi yang sebagai Panglima. Tidak perlu lah," ujar dia.

Effendi juga mengajak semua pihak bersikap realistis melihat film yang notabene dibuat sesuai selera pemerintahan Orde Baru itu. Menurutnya, peristiwa politik pada 1965 memang benar-benar terjadi.

Lebih lanjut Effendi juga mengatakan, komunis merupakan musuh negara. PKI merupakan organisasi terlarang karena komunisme bertentangan dengan Pancasila.

Namun, katanya, muatan G 30 S/PKI juga harus diluruskan karena persepsi orang yang menontonnya bisa berbeda-beda. Apalagi justru Orde Baru yang memanen keuntungan setelah 1965.

"Ini kan harus juga ada satu ruang publik yang bisa mengkaji ini. Apa iya sesungguhnya seperti itu? Jangan-jangan ini by design juga. Rezim orba buktinya menikmati juga atas kejadian itu," tutur anak buah Megawati Soekarnoputri itu.

(dms/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP