Kamis, 14 Dec 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Pengawasan Lemah Bikin Elpiji 3 Kg Langka Di Jateng

| editor : 

Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg

Ilustrasi pangkalan elpiji 3 kg (DOK. JAWA POS)

JawaPos.com – Elpiji 3 kg sempat mengalami kelangkaan di Jawa Tengah. Sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah konsisten memperkuat pengawasan. Sebab, pendistribusian elpiji 3 kg sebagai barang subsidi, bukan baru kali ini dilakukan oleh pemerintah.

Pengamat energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta Fahmy Radhi menjelaskan, faktor kelangkaan elpiji 3 kg adalah lagu lama. Oleh sebab itu, dia meminta agar pemerintah daerah, termasuk Pemprov Jawa Tengah, agar melakukan pembenahan dalam pengawasan tersebut.

’’Pemprov melalui dinas terkait harus melakukan pengawasan sampai ke pelosok-pelosok,’’ ujar Fahmy. Lebih lanjut dia menyarankan agar Dinas ESDM Jateng bekerja sama dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan distribusi. Fakta yang adasaat ini, pengawasan tidak efektif Karena tidak memiliki SOP yang jelas.

Menurut Fahmy, tidak fokusnya pengawasan juga disebabkan keberadaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Sesuai perundangan tersebut, maka Dinas ESDM dan Dinas Perdagangan hanya terbatas hingga Provinsi Jateng, namun tidak bisa menyentuh pada tingkat kabupaten/kota. Kondisi itu disebutnya riskan, mengingat kewenangan Pertamina hanya menjual, itupun sampai tingkat pangkalan.

“Makanya, Pemprov harus membentuk penugasan agar pengawasan sampai ke daerah-daerah. Dinas bersangkutan provinsi harus membentuk penugasan ke tingkat kabupaten dan kota. Lantas, kabupaten atau kota, harus mengoordinasikan sampai kecamatan bahkan kelurahan,” terangnya.

Pembenahan pengawasan oleh Pemda, menurut Fahmy sangat krusial dilakukan. Jika tidak, maka carut-marut distribusi Elpiji 3 Kg di Jateng, akan kembali terjadi di masa mendatang. Terutama, lanjut Fahmy,  pada saat permintaan gas sangat tinggi seperti saat ini.

Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Ngargono Suwardi sependapat dengan apa yang disampaikan Fahmy. Menurutnya, Pemda harus meningkatkan pengawasan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki.

Menurutnya, memang benar terdapat kesalahan yang cukup mendasar, yaitu mengenai Organisasi Perangkat daerah (OPD) pada UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Meski begitu, lanjut Ngargono, kondisi demikian tidak bisa dijadikan alasan Pemda untuk melepaskan tugas pengawasan tersebut.

Melalui pengawasan yang ketat, Ngargono yakin bisa mengurangi terjadinya pelanggaran. Jika mekanisme distribusi bisa dijalankan dengan benar, hanya warga yang berhak bisa membeli elpiji 3 kg.

“Sambil menata mekanisme distribusi yang lebih baik, termasuk melalui pasar tertutup, pemda harus selalu meningkatkan pengawasan,” katanya.

Rusmanto, pedagang nasi goreng di Kabupaten Bawen, Semarang menyebut, lemahnya pengawasan menjadikan banyak warga bisa membeli gas melon. Meski, mereka sebenarnya tidak berhak. Hal itu pula, yang diyakini menjadi penyebab langkanya elpiji di Jawa Tengah. 

“Saya selama ini pakai gas melon karena memang hak saya. Tetapi untuk restoran dan rumah makan besar, apakah mereka juga punya hak membeli Elpiji 3 Kg? Nggak heran kalau gas melon jadi langka,” kata dia.

(dim/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP