Senin, 25 Sep 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Dilaporkan ke MKD, Sekjen Gerindra Minta Fadli Zon Lakukan Ini

| editor : 

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani (JawaPos.com)

JawaPos.com - Untuk penundaan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Ketua DPR Fadli Zon menandatangani surat yang diberikan oleh koleganya Setya Novanto.

Karena tandatangannya itu Fadli diduga melanggar kode etik. Sehingga Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Fadli ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tidak akan memberikan sanksi terhadap Faldi Zon. Karena dalam hal ini Fadli hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan dewan yang menandatangani surat aspirasi dari masyarakat.

"Itu kan sebetulnya merupakan tugas rutin, dan tidak mengintervensi hukum," ujar Muzani saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (14/9).

Muzani juga mengaku telah bertemu dengan Fadli untuk membicarakan masalah tersebut. Saat itu Fadli mengaku dirinya hanya menjalankan tugas sebagai pimpinan DPR. 

Kemudian apabila ada surat dalam bentuk aspirasi dari masyarakat maka sebaiknya ‎dintindaklanjuti. Sehingga Fadli tidak melakukan kesalahan apapun.

"Jadi itu hanya meneruskan surat lewat tandatangan saja. Jadi tidak ada intervensi," katanya.

Selain itu Muzani juga meminta kepada Fadli untuk bisa menjelaskan ke publik dalam kasus tersebut. Sehingga tidak terlanjur menjadi polemik baru di masyarakat, yang menyebut Fadli melakukan intervensi hukum dalam kasus e-KTP Setya Novanto.

"Menjelaskan ke publik bahwa hal itu adalah sesuatu yang simpang siur," pungkasnya.

‎Sebelumnya, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan dirinya melaporkan Fadli Zon itu karena diduga telah melanggar kode etik. Sebab Fadli diduga meminta KPK menghentikan sementara pemeriksaan tersangka e-KTP Setya Novanto di lembaga antirasuah.

Menurut Boyamin, menandatangani surat permintaan penundaan pemeriksaan Setya Novanto dianggap sebagai bentuk intervensi hukum. Sehingga ia menduga surat itu bisa mempengaruhi proses hukum yang ada di KPK.

Sekadar informasi, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR Hani Tahapsari, menyampaikan surat kepada KPK, Selasa (22/9). Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum. Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung.‎

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP