Sabtu, 25 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Nasir Soroti Penetapan Status JC oleh KPK

| editor : 

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. (ist for JawaPos.com)

JawaPos.com - Persoalan penetapan status Justice Collaborator (JC) yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para pelaku tindak pidana korupsi (TPK) disorot oleh Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Nasir menilai JC yang diberikan oleh KPK terhadap koruptor untuk mendapatkan potongan masa tahanan (remisi) tidak jelas ukurannya.

Sebab, kata legislator dari fraksi PKS, selama ini KPK hanya memberikan JC berdasarkan suka atau tidak suka sehingga publik memandang adanya subyektifitas.

"JC jadi tidak ada parameternya. Mungkin bagi KPK ada paremeternya, tapi bagi publik kan tidak jelas," tegas Nasir Djamil di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (14/9).

Lanjut politisi PKS itu, dirinya pun akan menanyakan kepada KPK saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai paremeter JC pada pekan depan. 

Selain itu, kata Nasir, DPR juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan revisi UU KPK agar memperjelas poin syarat JC.

"JC itu kan mereka yang bagian tindak pidana dan mereka mengungkapkan semuanya. Untuk itu, kedepannya untuk merevisi beberapa perarutan perundangan terkait pemberian remisi pada pelaku tindak pidana korupsi,” papar Nasir. 

Nasir juga mendesak agar UU KPK, Kejaksaan atau Kepolisian menyoroti soal JC ini, agar perlu dibuat batas-batasannya dan dipertergas. 

“Sehingga jadi terang dan tidak terjadi subyektif dari penegak hukumnya itu," tandasnya.

(dms/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP