Senin, 25 Sep 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Komisi III DPR: Pembusukan di KPK Terjadi karena Tidak Taat Asas

| editor : 

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Dok JawaPos.com)

JawaPos.com - Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, kehancuran sebuah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa terjadi karena adanya konflik internal, dan ada indikasi tidak taat asas.

"Karena fakta tentang subordinasi dan juga tidak taat azas itu sudah diakui orang dalam, KPK harus segera berbenah diri," ujar Bambang dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (14/9).

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, pembusukan di tubuh KPK menjadi akut karena asanya pelanggaran mekanisme kerja, dan pelanggaran etika yang dilakukan mendapat toleransi.

Rangkaian pelanggaran itu, menurut Bambang, sudah cukup tergambarkan dari cerita tentang adanya 'klik’ penyidik di KPK dan resistensi kepada Direktur Penyidikan. "Inilah bukti tentang terjadinya proses pembusukan dari dalam KPK sendiri," katanya.

Kemudian, lanjut dia, temuan Pansus Angket DPR untuk KPK juga mengindikasikan bahwa pengingkaran terhadap asas organisasi di KPK sudah berlangsung sejak rezim kepemimpinan KPK terdahulu. Karut marut itu terlihat pada kelemahan pendokumentasian barang-barang sitaan KPK.

Ketika organisasi menjadi karut marut karena perilaku tidak taat asas sejumlah oknum, pimpinan organisasi seharusnya menggunakan power atau kuasa kewenangan yang diberikan undang-undang kepadanya untuk membenahi organisasi itu.

"Di KPK, ada indikasi bahwa pimpinan tidak menggunakan kuasa kewenangan mereka untuk mendorong bawahan taat asas," ungkapnya.

Bambang menambahkan, Pansus Angket DPR ini sebenarnya ingin mengurai disfungsionalitas tatanan organisasi KPK akibat pembusukan dari dalam. Tujuannya, agar target perang melawan korupsi bisa dicapai.

Sehingga, kata Bambang, perang itu bisa dimenangkan. Semua unsur atau satuan kerja di KPK harus taat asas demi terjaganya soliditas struktur organisasi, sekaligus sebagai jaminan bagi proses tercapainya target pemberantasan korupsi.

Ilustrasi

Ilustrasi (Dok JawaPos.com)

"Taat asas adalah urat nadi sebuah organisasi KPK. Taat asas mengharuskan semua jajaran, termasuk pimpinan satuan kerja, punya kesadaran akan pentingnya batasan wewenang dan tanggung jawab," pungkasnya.

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP