Kamis, 23 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Maha Guru Koruptor Indonesia Diminta Segera Ditahan

| editor : 

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teatrikal mendesak penahanan Ketua DPR Setya Novanto, di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/09).

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teatrikal mendesak penahanan Ketua DPR Setya Novanto, di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/09). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak KPK segera menahan Setya Novanto. Mereka tidak percaya bila tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP itu benar-benar sakit. 

"Bagaimana mungkin orang yang sehat walafiat, memakan ratusan miliar, triliunan uang rakyat Indonesia tiba-tiba sakit," ujar Bachtiar Firdaus, salah satu anggota koalisi masyarakat sipil anti korupsi, saat berorasi di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (14/9). 

Karena tak mempercayai Novanto sakit, anggota koalisi yang juga Ketua Gerakan Anti Korupsi (GAK) tersebut, bersama anggota lain yang terdiri dari segala unsur masyarakat sipil itu meneriakkan agar Novanto segera ditahan. 

"Maha guru koruptor Indonesia harus segera ditahan," tegasnya.

Bachtiar mengaku heran mengapa fraksi di DPR kompak mengerdilkan peran KPK. Dia menduga, sikap itu karena asa ketakutan dari mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau ditangkap KPK karena melakukan korupsi. 

"Tahan, tahan, tahan si SN, tahan si SN sekarang juga," serunya seraya bernyanyi. 

Setidaknya ada delapan alasan uang dibuat masyarakat sipil anti korupsi, terkait mengapa Novanto harus segera ditahan.

Pertama, kasus korupsi e-KTP adalah perkara korupsi dengan kerugian negara terbesar yang ditangani oleh KPK. Setidaknya Rp 2,3 triliun uang negara hilang karena dikorupsi dalam proyek ini.

Kedua, Kasus ini tidak hanya diduga melibatkan Novanto, tetapi juga banyak anggota DPR Rl lainnya. Menurut KPK, sekurangnya 59 anggota DPR dianggap diuntungkan atas korupsi tersebut.

Ketiga, mega skandal korupsi e-KTP yang melibatkan banyak pihak itu juga membuat situasi politik menjadi gaduh. Karena diduga menyeret banyak anggota DPR, maka Pansus Angket KPK dibentuk sebagai perlawanan terhadap kerja KPK.

Keempat, menutup kesempatan upaya Novanto untuk mempengaruhi saksi-saksi dan menghilangkan barang bukti yang mungkin saja masih dibutuhkan oleh KPK.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teatrikal mendesak penahanan Ketua DPR Setya Novanto, di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/09).

Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teatrikal mendesak penahanan Ketua DPR Setya Novanto, di depan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/09). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Kelima, Novanto juga sedang mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya di pengadilan. 

Selain mengulur waktu, upaya itu tak lain adalah siasat untuk terlepas dari jerat status tersangka. Apalagi baru-baru ini Novanto mangkir dari panggilan KPK dengan alasan sakit.

Keenam, KPK bisa semakin fokus dalam mempercepat kasusnya untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan begitu, permohonan praperadilan Novanto akan gugur dengan sendirinya.

Ketujuh, menahan Novanto sangat dimungkinkan, mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan kewenangan bagi penyidik atau penuntut untuk melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan atau penuntutan.

Kedelapan, korupsi E-KTP adalah mega skandal yang menyita perhatian publik. 

Melakukan penahanan terhadap  Novanto dianggap wujud komitmen KPK membongkar mega skandal korupsi ini dengan cepat dan tanpa pandang bulu.

Dalam aksi itu, masyarakat sipil antikorupsi menggelar peragaan penahanan Novanto. Adapun seseorang duduk di kursi roda dengan mengenakan pakaian pasien rumah sakit dengan topeng bergambarkan wajah Novanto. 

Lalu, orang tersebut pun dikenakan rompi orange untuk dibawa ke Gedung KPK. 

(dna/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP