Senin, 25 Sep 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pendidikan

Guru Garis Depan Bisa Batal Jadi PNS, Kalau Begini

| editor : 

Guru di  daerah tertinggal hanya mengajar untuk dua siswa

Guru di daerah tertinggal hanya mengajar untuk dua siswa (Alan Rusandi/Kaltim Post/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Pendidikan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewarning Guru Garis Depan (GGD) agar menuntaskan kontrak kerjanya di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T). Bila mereka tidak menuntaskan kontrak kerjanya, maka GGD dibatalkan pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil.

Dikatakannya, pemerintah memberikan jaminan kepada seluruh peserta GGD akan menjadi PNS, terkecuali mengajukan pengunduran diri di tengah jalan. ”Kami tidak bisa memaksa, karena mengundurkan diri itu hak mereka,” terang Muhadjir seperti dikutip dari Indopos (Jawa Pos Group).

Diketahui, Muhadjir Effendy baru saja melepas 6.296 orang GGD. Mereka nantinya akan mengabdi memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat selama 10 tahun, di daerah penempatan masing-masing.

Guru mengajar di sekolah yang banyak muridnya.

Guru mengajar di sekolah yang banyak muridnya. (Zaki Jazai/Radar Tulungagung/JawaPos.com)

Muhadjir meyakini para peserta GGD akan betah dengan kondisi lingkungan bekerjanya walaupun harus terikat kontrak kerja selama kurang lebih 10 tahun masa bakti. ”Masa kerja itu soal penambahan waktu saja, kan sudah biasa. Tidak prinsip lah, itu. Dugaan saya mereka tidak akan pindah kok biasanya,” ujarnya.

Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, selain pemenuhan tenaga pengajar, pemerintah memprioritaskan ketersediaan sarana dan prasarana (Sarpras), pembangunan gedung dan program pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Seperti untuk pendidikan dasar akan diprioritaskan pada program literasi. ”Kami akui di daerah masih ada kesenjangan pelayanan pendidikan,” ungkap Muhadjir.

Intervensi pemerintah dalam kesenjangan pendidikan di daerah, ujar Muhadjir, dengan pelayanan sekolah satu atap. Program tersebut memanfaatkan sekolah yang sudah ada untuk menarik pelajar sekolah menengah untuk tinggal di asrama. Program sekolah satu atap, menurut Muhadjir akan menyasar daerah yang kerap kesulitan mengakses sekolah karena faktor cuaca.

”Di daerah masih ada anak-anak yang tidak sekolah sampai 2 hingga 4 bulan. Penyebabnya karena faktor gelombang yang tinggi, bisa 4 hingga 6 Meter,” beber Muhadjir.

Selain itu, untuk mengatasi daerah yang tipologinya saling berjauhan, menurut Muhadjir, pihaknya tengah melakukan pengkajian untuk menentukan lokasi sekolah yang mudah diakses oleh tiap-tiap permukiman penduduk. Salah satunya permukiman di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Maluku.

”Untuk Papua dan daerah dengan tipologi berjauhan, kita tengah carikan model sekolah khusus. Agar sekolah yang dibangun tidak diisi 5 sampai 15 siswa saja. Kan, enggak efektif,” ujar Muhadjir.

(iil/jpg/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP