Kamis, 23 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Nasional

DPR Kecewa Sanksi Kemenkes ke RS Mitra Keluarga Hanya Teguran Tertulis

| editor : 

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay (JawaPos.com)

JawaPos.com - Atas dugaan melakukan pembiaran terhadap bayi berusia 4 bulan, yakni ‎Tiara Debora Simanjorang, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menjatuhkan sanksi terhadap RS Mitra Keluarga, Kalideres.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Saleh Daulay mengaku dalam hal ini Kemenkes rupanya belum fokus pada pelanggaran UU Nomor 36/2009 ayat 1 dan 2. Karena yang dilaporkan ini kelihatannya masih fokus pada persoalan administratif. 

"Semestinya, investigasi bisa masuk pada persoalan implementasi UU," ujar Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (13/9).

Sejalan dengan hasil investigasi ini, Komisi IX mengharapkan agar bisa dijadikan sebagai rujukan oleh pihak kepolisian. Apalagi, pihak kepolisian saat ini sedang melakukan investigasi. 

Tentu investigasi yang dilakukan pihak kepolisian berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Kemenkes.‎ "Kami berharap, pihak kepolisian melakukan investigasi secara objektif dan berkeadilan. Dengan begitu, masyarakat bisa merasakan ketenangan dan ketentraman ketika berurusan dengan rumah-rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang ada," katanya.

Sebelumnya Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita Farid Moeloek menjatuhkan sanksi administrasi untuk RS Mitra Keluarga, Kalideres terkait kematian bayi Debora.

Keputusan tersebut merupakan hasil penelusuran investigasi Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam surat resmi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor UM.0105/Menkes/395/2017 tertanggal 13 September 2017.

"Memerintahkan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi administrasi sesuai dengan kewenangan, berupa teguran tertulis," ujar Nila seperti tertuang dalam surat resmi Menkes, Rabu (13/9).

Adapun sanksi lainnya akan ditentukan setelah dilaksanakan audit medik. Oleh karena itu, Menkes juga memerintahkan Dinkes Provinsi DKI Jakarta untuk mengkoordinasikan pelaksanaan audit medik yang dilakukan oleh ikatan profesi. 

(cr2/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP