Kamis, 23 Nov 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Bisnis

Kadin: Pembangunan Infrastruktur Jabodetabek Harus Libatkan Swasta

| editor : 

Pembangunan MRT di Jakarta

Pembangunan MRT di Jakarta (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai kemacetan di Jabodetabek ditimbulkan oleh pembangunan infrastruktur transportasi publik. Pembangunan infrastruktur yang tengah dikerjakan saat ini menjadi buah simalakama bagi pemerintah dan rakyat.

Contohnya, pembangunan jalan tol layang Jakarta-Cikampek yang tengah dimulai menyebabkan kemacetan di ruas tol tersebut sepanjang hari. Hal yang sama juga terjadi dalam pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Menurut Kadin, pembangunan proyek besar tersebut dalam waktu bersamaan telah menimbulkan side effect negatif yang besar karena kemacetan semakin parah. Total kerugian waktu dan BBM sebesar Rp 15,6 triliun dalam masa pembangunan selama 24 bulan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa menjelaskan, jumlah penduduk Jabodetabek sangat tinggi sehingga membuat ketidakseimbangan antara infrastruktur publik yang tersedia.

"Hal itu menyebabkan kurangnya pelayanan kota termasuk di sektor transportasi. Akhirnya menyebabkan tingginya jumlah kendaraan pribadi yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruas jalan, sehingga kemacetan lalu lintas semakin parah," terangnya saat ditemui di Menara Kadin Indonesia, Rabu (13/9).

Kadin mencatat, beberapa hal yang sulit dicari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan transportasi di Jabodetabek, yakni pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, rendahnya disiplin pengguna jalan, buruknya perencanaan dan penataan kota, kondisi sarana kendaraan umum yang buruk, serta keamanan dan kenyamanan di jalan.

Di sisi lain, kata Erwin, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah memberikan harapan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi menuju pelayanan transportask secara terintegrasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

"Ke depan, kami harapkan pemerintah dapat menjajaki peluang kerja sama dengan swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi di Jabodetabek," tutup dia. (cr3/Yesika)

(cr3/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP