Jumat, 22 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Otomotif

Jangan Biarkan Mobil Listrik Asing Matikan Mimpi Molina

| editor : 

TAK KALAH: Tesla (kiri) buatan Amerika dan Selo (kanan) karya anak bangsa Indonesia.

TAK KALAH: Tesla (kiri) buatan Amerika dan Selo (kanan) karya anak bangsa Indonesia. (Miftakhul F.S/Jawa Pos)

JawaPos.com- Sejak beberapa bulan terakhir Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sering mengungkapkan keinginannya agar Indonesia segera mengembangkan mobil listrik. Jokowi tak ingin Indonesia terlambat lagi dalam mengembangkan industri otomotif. Karena itu, dia ingin membuat kebijakan yang pro penemu, periset, dan industri.

”Selain persiapan regulasi dan riset, pemerintah juga perlu menyusun insentif yang dapat mendorong semangat pengembangan mobil listrik. Insentif tersebut bisa diberikan kepada penemu, peneliti, maupun industri,” ujar presiden dalam acara Lebaran Betawi di Setu Babakan, Jakarta, Minggu, 30 Juli 2017.

Suara Jokowi itu ternyata diterjemahkan oleh para pembantunya (menteri-menteri terkait) lewat pembuatan peraturan presiden (perpres). Sayang, isi draf Perpres Percepatan Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk Transportasi Jalan tersebut justru menciutkan mimpi para periset dan pelaku industri dalam negeri. Kegalauan mereka seperti perasaan para fans Raisa yang mengetahui kabar pernikahan idolanya.

PRODUK ASING: Honda pun sudah membuat mobil listrik.

PRODUK ASING: Honda pun sudah membuat mobil listrik. (Gunawan Sutanto/Jawa Pos)

Isi draf perpres itu memang terkesan hanya memberikan karpet merah bagi masuknya raksasa otomotif internasional. Salah satu yang mendasari argumen tersebut, ada pemberian insentif yang berupa pembebasan bea masuk dan pajak barang mewah. Isi perpres juga sama sekali tak mengatur perlindungan terhadap industri mobil listrik nasional.

”Yang saya dengar dari pemberitaan kan memang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, tentu kita kalah bersaing,” ujar Staf Ahli Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Agus Puji Prasetyono. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Agus memberikan paparan dalam sarasehan yang diadakan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, pada Kamis (31/8).

Mengapa bisa kalah bersaing? Sebab, menurut Agus, saat ini kebanyakan pengembangan kendaraan listrik dalam negeri masih bersifat merakit. Meskipun ada periset dari beberapa perguruan tinggi yang telah mampu membuat komponen utama kendaraan listrik. Misalnya motor, baterai, dan platformnya. Salah satunya ITS dengan motor Gesits-nya.

”Tapi, itu (yang sudah bisa membuat sendiri, Red) pun kalau harus dijual ya masih kalah dari sisi harga,” tutur Agus. Sebab, tetap ada komponen yang harus didatangkan dari luar negeri. Juga, tentu ada bea masuk yang harus ditanggung. ”Di sinilah kita akan kalah kalau kendaraan listrik dari luar negeri nanti dibebaskan begitu saja bea masuknya,” papar Agus.

Agus mengatakan, mewujudkan kemandirian teknologi harus dilakukan melalui penguasaan teknologi. Ada beberapa cara penguasaan teknologi. Ada penguasaan yang dilakukan dari hulu sampai hilir. Juga harus ada reverse engineering.

Reverse engineering merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan teknologi yang bekerja di balik suatu sistem, perangkat, atau objek. Penemuan itu melalui sebuah proses analisis mendalam. Baik struktur, fungsi, maupun cara kerja sistem, perangkat, atau objek yang diteliti.

Untuk kasus kendaraan listrik, misalnya, pemerintah bisa membuat kebijakan agar teknologi dari produk pabrikan asing yang akan masuk ke Indonesia dipelajari atau diaudit dulu. Setelah itu, dipetakan mana yang bisa dibangun dalam negeri.

”Nah, teknologi yang bisa dibangun dalam negeri itulah yang harus diserahkan kepada kita (industri dalam negeri, Red). Sehingga tidak masuk secara gelondongan,” tutur Agus.

Hal lain yang bisa diatur terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Menurut Agus, sejauh ini aturan tentang TKDN hanya menyangkut manufaktur, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. ”Belum memasukkan aturan mengenai RnD (research and development),” ujarnya.

Seharusnya ada aturan mengenai TKDN dan RnD. Aturan itu bisa memaksa pabrikan asing yang masuk ke Indonesia untuk menggandeng lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) atau perguruan tinggi dalam melakukan riset mobil listrik bersama-sama. ”Dari situ, nanti kita bisa membangun mobil listrik yang teknologinya sama dan baru,” terangnya.

Kebijakan lain yang harus dipikirkan pemerintah ialah perlunya tax reduction untuk perusahaan swasta yang melakukan penelitian mobil listrik di dalam negeri. Agus menyebutkan, beberapa negara sudah menerapkan kebijakan seperti itu.

Dia juga menyoroti anggaran riset yang masih rendah. Saat ini anggaran itu hanya 0,1 persen. Angka tersebut tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan yang dianggarkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Anggaran pendidikan di Indonesia memang tinggi, 20 persen. Tapi, anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik untuk riset yang berbasis komersialisasi atau industri.

”Kalau kita pakai anggaran pendidikan, bisa ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red). Jadi, mestinya ada anggaran khusus yang didelegasikan untuk riset mobil listrik,” jelasnya.

Untuk mewujudkan molina, diperlukan juga sebuah konsorsium. Sejumlah perguruan tinggi, yang sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditunjuk sebagai pusat riset molina, menurut Agus, sudah punya keunggulan masing-masing. Itulah yang tinggal disatukan dalam konsorsium. Cara tersebut bisa membuat industri mobil listrik nasional efektif dan produktif.

Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti Jumain Appe mengatakan, dari sisi teknologi serta kompetensi, litbang perguruan tinggi dan perusahaan swasta dalam negeri tak diragukan lagi. Mereka pasti mampu melaksanakan produksi mobil listrik nasional. ”Sekarang butuh kesepakatan bersama agar kita bisa bersaing ketika masuk industri,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) seharusnya menjadi leader dalam menyiapkan market untuk kendaraan listrik nasional. ”Produk mana yang market readiness level-nya tinggi, dari situ dipetakan lagi apakah dari sisi manufacture dan supply chain bisa dipenuhi pelaku dalam negeri,” katanya.

Jumain berharap kesamaan visi sejumlah kementerian yang terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk mobil listrik. Selama ini tiga kementerian yang menggarap perpres mobil listrik memang punya sikap yang berbeda. Itu terungkap dari pernyataan menteri-menterinya di media.

Dalam sejumlah kesempatan, arah percepatan pengembangan mobil listrik di Indonesia memang berbeda-beda antar kementerian. Kementerian ESDM misalnya. Pihak ESDM lebih memilih investor dari Tiongkok untuk mengembangkan kendaraan listrik di Bali. Sementara itu, arah kebijakan Kemenperin terbaca lebih sreg untuk mendatangkan kendaraan hybrid produk pabrikan luar negeri.

Hanya Kemenristekdikti yang memiliki semangat yang masih Merah Putih. Melalui Ditjen Penguatan Inovasi dan Ditjen Kelembagaan, Kemenristekdikti mendukung penuh kerja sama produksi motor listrik ITS. Produksi itu dilakukan melalui kerja sama dengan Garansindo, Wika, Kadin Bali, Telkom, dan Telkomsel.

Jumain mengatakan, satu-satunya cara agar arah kebijakan kendaraan listrik pro-industri dalam negeri ialah menunjukkan bukti nyata. Dia memberikan saran agar hasil-hasil pengembangan kendaraan listrik selama ini dibawa atau dihibahkan ke istana. Agar presiden bisa melihat dan merasakan langsung kemampuan anak negeri.

Salah satu usulan Jumain ialah membawa beberapa motor Gesits yang sudah jadi untuk digunakan sebagai sarana transportasi di Istana Negara dan Istana Bogor. Juga kendaraan listrik yang diproduksi Fin Komodo. ”Kita kasihkan saja ke istana. Mungkin kalau Pak Presiden blusukan, kendaraan listrik itu juga bisa jadi hadiah untuk masyarakat,” ujarnya.

Cara itu sangat memungkinkan. Apalagi untuk Gesits. Sebab, pembuatan motor listrik tersebut masih menggunakan anggaran negara. ”Nanti bisa kami mintakan penghapusan anggaran di Kementerian Keuangan,” imbuhnya. Strategi itu diharapkan bisa menghindarkan invisible hand untuk memengaruhi presiden dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kebijakan mobil listrik nasional.

Anggota Tim Riset Mobil Listrik ITB Indrawanto menambahkan, pemerintah tak bisa melepaskan begitu saja industri lokal untuk bertarung dengan pabrikan asing dalam percepatan penerapan mobil listrik di Indonesia. Asistensi pemerintah sangat diperlukan. Sebab, industri lokal yang minim investasi pasti kalah dari sisi RnD.

”Di sinilah kami, perguruan tinggi, punya peran. Pemerintah bisa memberikan dana risetnya ke perguruan tinggi dan kami melakukan riset untuk mendukung industri lokal,” terangnya. Masalahnya, seperti yang dikatakan Agus, dana riset masih minim.

Selain regulasi dari sisi perindustrian, hambatan yang mungkin ditemui para pelaku industri dalam negeri ialah aturan dari Kementerian Perhubungan soal uji tipe kendaraan listrik. Aturan itu dianggap terlalu saklek, tidak menerapkan kategorisasi seperti yang ada di sejumlah negara.

Berdasar data Ditjen Perhubungan Darat, ternyata sepanjang 2010 hingga 2017 sudah ada 20 kendaraan listrik yang mengajukan uji kelayakan. Dari jumlah itu, ternyata 11 kendaraan lulus uji emisi. Sedangkan 7 kendaraan lain tidak lulus dan 2 kendaraan lagi diproses untuk uji emisi.

Nah, ternyata mayoritas yang lulus uji emisi merupakan kendaraan listrik impor. Antara lain Mitsubishi, Mercedes Smart Fortwo, ZBEE electric car, serta 4 unit Tesla model S yang diimpor PT Globalindo Permata. Sedangkan kendaraan listrik merek nasional yang lulus uji hanya Elvi (produksi PT Great Asia Link) dan Arttu Batik (PT Arrtu International).

Menurut inovator kendaraan listrik nasional Fin Komodo Ibnu Susilo, industri nasional yang baru menciptakan kendaraan akan kesulitan jika pengujian yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak punya level. Menurut dia, seharusnya kebijakan pengujian Kemenhub mengadopsi apa yang ada di sejumlah negara.

Dia mencontohkan kebijakan di Tiongkok. Di negeri itu, ada tingkatan (level) regulasi. Misalnya pengujian untuk kendaraan pedesaan, kota kecil, dan kota besar. ”Ini ibaratnya bayi yang baru lahir diuji dengan ujian anak ABG atau orang dewasa,” ujar peraih penghargaan B.J. Habibie Technology Award itu.

(gun/c11/ang)

Sponsored Content

loading...
 TOP