Senin, 25 Sep 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

PP Muhammadiyah Minta Semua Penyidik Polisi Ditarik dari KPK, Ada Apa?

| editor : 

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama juru bicara KPK Febri Diansah.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak bersama juru bicara KPK Febri Diansah. (Dok.JawaPos.com)

Jawapos.com - Dugaan adanya konflik kepentingan di internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menyeruak seiring mencuatnya pegawai komisi antirasuah yang ditengarai "memainkan" perkara sebagaimana terungkap dalam sidang Miryam S. Haryani.

Hal itu mengundang reaksi sejumlah pihak. Salah satunya Pemuda Muhammadiyah. 

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan komitmen pemberantasan korupsi di KPK harus tetap dijaga.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak. (Dok.Jawa Pos.)

Setidaknya dengan cara menarik semua penyidik polisi atau pegawai struktural di komisi antirasuah yang berasal dari institusi lain. 

"Pejabat atau penyidik kepolisian yang bertugas di KPK bisa ditarik kembali untuk bekerja di Densus Tipikor," ungkapnya kepada Jawa Pos, Rabu (16\8).

Permintaan Dahnil memang sepatutnya ditindaklanjuti. Sebab, dugaan adanya "penyusup" di internal KPK semakin terang benderang. Para penyidik atau pegawai KPK "titipan" itu diduga membawa misi memata-matai komisi antirasuah dari dalam.

Bahkan, ada pula yang ditengarai sengaja ditugasi untuk membocorkan informasi penanganan kasus korupsi. Meski belum terungkap secara pasti siapa oknum penyidik dan pejabat KPK yang dimaksud, sejumlah pihak menuding adanya keterlibatan Polri dalam upaya tersebut.

Karena itu, Dahnil berharap KPK segera bergerak dengan melakukan rekrutmen penyidik dan pejabat baru untuk mengisi kekosongan itu nantinya. 

"Harus cari (penyidik dan pejabat) yang murni independen, bukan berasal dari institusi hukum lain," tuturnya.

Selain itu, katanya, penarikan penyidik dan pejabat kepolisian dari KPK sejatinya bisa memaksimalkan pemberantasan korupsi yang akan dilakukan Densus Tipikor bentukan Polri.

Pun, Densus Tipikor bisa fokus pada dugaan praktik korupsi yang melibatkan oknum-oknum Polri dan aparatur negara lainnya. Namun, Dahnil sebenarnya tidak melarang kepolisian menjadi penyidik atau pejabat di KPK.

Asalkan, mereka bersedia mundur sementara dari institusinya. "Biar statusnya bukan pinjaman dari Polri, BPKP, kejaksaan dan lainnya," ucap Dahnil. 

Belajar dari lembaga antikorupsi negara lain, seperti Singapura dan Hongkong, mayoritas penyidik dan pejabatnya tidak lagi berasal dari kepolisian atau institusi hukum lain. Mereka murni independen. "Sehingga bisa mendorong akselerasi pemberantasan korupsi," imbuhnya.

(tyo/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP