Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Kejaksaan Selidiki ’’Pelesiran” Istri Kades di Lambar

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Radar Lampung/JPG)

JawaPos.com – Pengelola dana desa (DD) di Lampung Barat (Lambar) sepertinya bakal lebih sibuk dari biasanya. Pasalnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Liwa tengah menyelidiki penggunaan DD di kabupaten tersebut.

Kajari akan mengusut dugaan dana desa yang dipakai untuk ’’pelesiran” ke Bali oleh istri kepala desa (Kades) se-Lambar yang dibungkus dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK.

’’Sejak baca beritanya di Radar Lampung, saya langsung perintahkan Kasipidsus (kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Red) Kejari Liwa untuk menindaklanjutinya,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Syafrudin seperti dikutip Radar Lampung, Minggu (13/8).

Menurut Syafrudin, penggunaan DD untuk pelesiran jelas menyalahi aturan. ’’Kan DD sesuai perundang-undangan digunakan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas umum di desa supaya masyarakat desa bisa merasakan pembangunan,” katanya.

Karena itu, kata mantan direktur tindak pidana umum Kejaksaan Agung ini, dirinya sudah memerintahkan Kejari Liwa untuk menyelidiki permasalahan tersebut.

Dia menjelaskan, informasi yang diterimanya, Kejari Liwa sedang menelaah serta pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) guna dilakukan penyelidikan.

Diketahui, istri peratin se-Lambar saat ini sedang berada di Bali. Mereka berkunjung ke Pulau Dewata dalam kegiatan yang dibungkus dengan bimtek peningkatan kapasitas ibu-ibu PKK.

Kegiatan mereka di sana dipastikan dibiayai dana desa (DD) dengan besaran Rp10 juta per orang. Sehingga jika dikalkulasikan, biaya ’’pelesiran” mereka mencapai Rp1,3 miliar. Angka ini didapat dari jumlah pekon/desa yang ada di Lambar sebanyak 131 pekon.

Terpisah, Ketua DPRD Lampung Barat Harun Roni menyesalkan adanya kegiatan yang dibungkus bimtek ini. ’’Di Bali itu kan terkenal pariwisata wisata pantainya. Apakah bisa itu diterapkan di Lambar yang tidak punya laut? Setahu saya kalau bidang pemerintahan itu yang bagus di Medan, nggak usah jauh-jauh ke Bali. Saya rasa itu tidak pas,” sebutnya.

Dia juga menyoroti dana desa yang dipakai hingga Rp10 juta per orang untuk pergi ke Bali. Menurutnya, angka itu terlalu besar. ’’Sementara untuk dana anggota DPRD saja tidak sebesar itu. Keberangkatan mereka ini juga dipihakketigakan. Ya, kita tunggu saja hasilnya nanti,” pungkasnya.

(nas/JPC)

Sponsored Content

loading...
 TOP