Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Sudut Pandang

Dana Haji untuk Haji

Oleh: Aji Sofanudin*

| editor : 

Aji Sofanudin

Aji Sofanudin (Jawa Pos Photo)

WACANA penggunaan dana haji untuk infrastruktur yang disampaikan Presiden Jokowi perlu mendapat perhatian. Pasal 3 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji bertujuan meningkatkan (a) kualitas penyelenggaraan ibadah haji, (b) rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH), dan (c) manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Oleh karena itu, pengelolaan dana haji tidak boleh melenceng dari tujuan utama pengelolaan keuangan haji, yaitu demi kemaslahatan jamaah. Semangat undang-undang tersebut adalah dana haji digunakan untuk kepentingan haji.

Haji merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang sudah mampu (QS Ali Imron: 97). Tingginya animo masyarakat dan keterbatasan kuota haji mengakibatkan meningkatnya jumlah waiting list (daftar antrean calon jamaah haji). Panjangnya antrean pendaftar yang ingin menunaikan ibadah haji dan telah membayar BPIH Rp 25 juta tersebut mengakibatkan pengendapan dana di rekening pemerintah (Kemenag) cukup lama. Sesuai dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014, dana tersebut saat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pada masa pemerintahan SBY, keluar Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Melalui regulasi tersebut, Kemenag mengembangkan dana haji melalui tiga skema. Yaitu, membeli surat berharga syariah negara (SBSN), membeli surat utang negara (SUN), dan/atau menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka. Penggunaan dana tersebut dicantumkan dalam akad penyetoran dana haji oleh jamaah.

Untuk Haji
Dari tahun ke tahun jumlah dana haji meningkat. Lima tahun terakhir jumlah dana haji meningkat hampir dua kali lipat. Data dari Kemenag menyebutkan, jumlah dana haji Rp 53, 9 triliun (2012); Rp 64, 5 triliun (2013); Rp 68,5 triliun (2014); Rp 81,6 triliun (2015), dan Rp 90,6 triliun (2016). Dana yang sangat besar tersebut tentu amat menggiurkan siapa pun yang mengelolanya. Bahkan, masyarakat juga tidak lupa bahwa dua menteri agama pernah masuk penjara karena persoalan dana haji.

Keputusan ijtima ulama Komisi Fatwa se-Indonesia MUI 2012 memutuskan bahwa dana setoran haji yang ditampung dalam rekening menteri agama yang pendaftarnya termasuk daftar tunggu (waiting list) secara syar’i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal atau ada halangan syar’i yang mengakibatkan calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji

wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.

Terkait dengan fatwa itu, pemerintah telah menjalankannya melalui mekanisme yang ketat. Bahkan, ketika calon jamaah haji meninggal, namanya tidak bisa digantikan, replace dengan ahli waris sekalipun.

Pertanyaannya, apakah boleh dana haji diinvestasikan atau tetap diendapkan di rekening tanpa menghasilkan apa-apa? MUI menjelaskan bahwa dana setoran BPIH bagi calon haji yang masuk daftar tunggu dalam rekening menteri agama, boleh ditasarufkan untuk hal-hal yang produktif (memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syariah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

Meski demikian, hasil penempatan/investasi itu merupakan milik calon haji yang masuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata). Sebagai pengelola, pemerintah berhak mendapat imbalan yang wajar/tidak berlebihan. Dana BPIH milik calon haji yang masuk daftar tunggu tidak boleh digunakan untuk keperluan apa pun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Pada prinsipnya Forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2012 membolehkan dana haji dipergunakan untuk investasi produktif. UU Nomor 34 Tahun 2014 juga memberikan mandat penuh kepada BPKH untuk mengelola dana tersebut.

Hanya, dana haji yang digunakan untuk membiayai proyek inftrastruktur rawan disalahgunakan. Selain memang tidak sesuai dengan semangat, dana haji sebaiknya dimanfaatkan untuk haji, bukan untuk kepentingan yang lain. Wallahu’alam. (*)

(*) Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang)

Sponsored Content

loading...
 TOP