Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Sudut Pandang

KNKS dan PR Wakaf Kita

Oleh: Raditya Sukmana*

| editor : 

Raditya Sukmana

Raditya Sukmana (Jawa Pos Photo)

PADA Kamis (27/7) Presiden Joko Widodo me-launching Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Istana Negara. KNKS itu telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2016 pada November 2016.

Komite tersebut diketuai langsung oleh presiden dan susunan dewan pengarah beranggota sejumlah menteri serta perwakilan regulator seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal itu merupakan gerakan pemerintah yang signifikan atas komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah.

Dengan bergabungnya beberapa institusi penting tersebut, bisa kita lihat bahwa tujuan dibentuknya komite itu adalah untuk percepatan melalui integrasi antar-institusi penting terkait sehingga tercipta efisiensi yang pada akhirnya adalah membantu pembangunan ekonomi dan sosial. Tulisan ini mencoba menghubungkan tugas KNKS dengan salah satu instrumen ekonomi syariah, yaitu wakaf, dengan fakta potensi wakaf kita yang sangat luar biasa. Mengapa wakaf?

Salah seorang ahli ekonomi syariah asal Turki Prof Murat Cizakca dalam salah satu tulisannya yang berjudul Waqf in History and Its Implications for Modern Islamic Economics menyatakan, apabila wakaf dioptimalkan, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman luar negeri yang umumnya berbasis riba. Awalnya penulis tidak percaya atas pernyataan itu karena melihat bahwa wakaf bersifat sosial dan tidak ada hubungannya dengan pinjaman luar negeri pemerintah untuk pembangunan ekonomi. Tetapi, setelah membaca argumen beliau, penulis menyadari bahwa apa yang beliau ungkapkan benar adanya.

Penulis menganalogikan pernyataan beliau sebagai berikut, asumsikan banyak orang kaya dan dermawan (wealthy individual philantropist) yang mau menyumbangkan dana (berbentuk wakaf) untuk suatu sektor tertentu, misalnya pendidikan. Mereka bersedia membangun sekolah dan segala fasilitasnya di seluruh Indonesia. Sejumlah orang kaya dan dermawan yang lain mau menyumbang untuk sektor infrastruktur seperti pembangunan jalan tol trans-Sumatera-Jawa-Bali, lingkar Kalimantan, dan Sulawesi Utara ke selatan.

Sejumlah yang lain bersedia menyumbangkan dana untuk wakaf kesehatan berupa pendirian rumah sakit di kota-kota kecil yang kekurangan jumlah rumah sakitnya. Apabila tiga sektor tersebut dijalankan, pos pengeluaran APBN akan banyak sekali terkurangi. Karena sudah ditanggung sejumlah orang kaya nan dermawan tersebut sehingga APBN yang awalnya defisit sehingga harus pinjam dana luar negeri menjadi surplus karena bantuan masyarakat. Sehingga pinjaman luar negeri tidak diperlukan lagi.

Mungkin kita berpikir mengapa orang kaya tersebut mau memberikan bantuan berbentuk wakaf yang akan menguntungkan banyak orang. Tidak lain karena apa yang mereka kejar bukan materi di dunia yang sudah mereka dapatkan, melainkan tabungan kelak di akhirat di mana wakaf akan mengalirkan pahala kepada orang yang berwakaf. Artinya, jika seseorang berwakaf untuk sekolah, lantas ada murid yang datang dan belajar di sekolah tersebut, akan ada pahala bagi yang berwakaf sampai hari akhir.

Atas dasar itulah, banyak orang yang mau berwakaf dan penulis yakin fakta wakaf tanah di Indonesia, yaitu sebesar 4,1 miliar meter persegi (data Badan Wakaf Indonesia/BWI), merupakan tanda bahwa masyarakat Indonesia dermawan. Dalam wacana utang pemerintah beberapa minggu terakhir, penerapan wakaf ini perlu mendapat perhatian. Penulis yakin wakaf akan benar-benar mengurangi secara signifikan utang pemerintah.

Karena itu, hemat penulis, kerja utama KNKS sebaiknya diarahkan untuk mendayagunakan wakaf. Sekali lagi karena wakaf adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Sehingga pemerintah tidak keluar dana untuk pembangunan fisik tersebut. Pemerintah cukup mengeluarkan dana guna menguatkan sektor regulator wakaf.

Lebih spesifik lagi, tulisan ini ingin memberikan gambaran apa yang hendaknya bisa dilakukan KNKS terkait dengan pengoptimalan wakaf demi pembangunan ekonomi dan sosial.

Pertama, KNKS perlu memberikan kesempatan yang luas kepada instansi terkait untuk melakukan sosialisasi secara signifikan dengan seluruh media massa. Masyarakat secara umum masih memahami wakaf secara tradisional. Artinya, wakaf masih terbatas pada mewakafkan tanah untuk dibangun masjid, pesantren, atau pemakaman. Padahal, wakaf juga dapat dilakukan dengan mewakafkan uang, hak kekayaan intelektual, saham wakaf perusahaan, dan sebagainya.

Kedua, permasalahan anggaran. BWI di tingkat provinsi maupun daerah belum semuanya mempunyai kantor yang representatif serta anggaran operasional.

Ketiga, KNKS perlu mendorong BWI dan lembaga lain terkait untuk penciptaan tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan wakaf dapat efektif dan efisien. Misalnya, perlu dibuatkan peraturan apakah kualifikasi seorang pengelola wakaf (nazir) dengan aset kuburan (makam) sama dengan kualifikasi nazir dengan aset wakaf hotel serupa Zamzam Tower di Makkah (yang memang adalah wakaf). Dalam hal ini, buku yang diterbitkan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia (DEKS BI) yang berjudul Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif perlu di-download dan dijadikan rujukan utama.

Keempat, KNKS harus mampu mendorong inovasi pengelolaan wakaf. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah inovasi telah diajukan beberapa pihak untuk meningkatkan peran wakaf dalam perekonomian nasional. Inovasi tersebut pada umumnya berupa integrasi wakaf dengan instrumen keuangan syariah. Salah satu bentuknya adalah wakaf manfaat asuransi yang telah dijalankan lembaga wakaf Al-Azhar Peduli Ummat. Dompet Dhuafa saat ini juga memiliki aset wakaf berupa saham yang diwakafkan donatur. Selain itu, DEKS BI sekarang sedang mengkaji sukuk dengan underlying aset tanah wakaf. Semua inovasi tersebut harus kita dukung.

Momentum launching KNKS ini perlu disambut baik. Terkait wakaf, KNKS perlu memberikan perhatian khusus bagi sektor ini mengingat potensi untuk pembangunan ekonomi dan sosial begitu tinggi serta tentu akan meringankan beban APBN. (*)

*) Ketua Departemen Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, PhD Holder International Islamic University Malaysia

Sponsored Content

loading...
 TOP