Jumat, 22 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Politik

Novanto Tersangka, Mahkamah Etik DPR Tunggu Surat Resmi KPK

| editor : 

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding

Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding (Dok.JawaPos.com)

JawaPos.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) belum bisa bersikap mengenai status Ketua DPR Setya Novanto yang baru saja ditetapkan tersangka kasus korupsi e-KTP. Sebab, itu menjadi ranah hukum bukan ranah etik.

"Kan sudah masuk dalam ranah hukum ya, kita lihat perkembangannya.  Kita akan ikuti  proses perkembangannya di KPK," ujar Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Senin (17/7).

Kata dia, pihaknya akan meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan tersangka itu. Sebab, mereka tidak mungkin mengambil rujukan dari media massa.

Ketua DPR Setya Novanto

Ketua DPR Setya Novanto (Dok.Jawa Pos)

"Paling tidak MKD akan memantau dan meminta keterangan dari KPK tentang status Pak Nov secara resmi," pungkas Sudding.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun.

Novanto  juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Sementara, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Udang Hukum Pidana (KUHP). 

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK  telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.‎ (dna/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP