Selasa, 12 Dec 2017
Logo JawaPos.com
Nasional

Penasaran Sama Total Harta Kekayaan Si Tersangka Baru e-KTP, Cek Ini

| editor : 

Ketua DPR RI Setya Novanto usai diperiksa KPK soal korupsi e-KTP

Ketua DPR RI Setya Novanto usai diperiksa KPK soal korupsi e-KTP (Desyinta Nuraini/Jawapos.com)

JawaPos.com - Dianggap memiliki peran besar dalam proyek pengadaaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka.

Sebelumnya, Novanto selalu lolos dari jerat hukum KPK, seperti dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, proyek pembangunan Pekan Olah Raga Nasional (PON) ‎di Riau tahun 2012, hingga pemufakatan jahat di kasus PT Freeport Indonesia. 

Berdasarkan data yang diperoleh JawaPos.com, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat yang dikenal sebagai pengusaha ini memiliki banyak harta berlimpah. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Ketua Umum Partai Golkar ini memiliki harta sebanyak Rp114,769.292,937 dan 49.150 ‎dollar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Novanto juga memiliki harta tanah dan bangunan yang jumlahnya 23 unit yang tersebar di wilayah Jakarta, dan Bogor. Total keseluruhan dari nilai properti dan tanahnya sebesar Rp81.736.583.000. 

Ada juga surat berharga lainnya senilai Rp8.450.000.000 serta giro setara kas lainnya sebesar Rp21.297.209.837.

Sementara Novanto juga memiliki kendaraan roda dua dan roda empat mencapai Rp8.450.000.000. 

Kemudian ada pula logam dan batu mulai dan benda bergerak lainnya sebesar Rp932.500.000. Laporan LKHPN itu terakhir dilaporkan Setnov pada tahun 2015‎.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi yang merugikan negara Rp 2.3 triliun.

Novanto juga sebelumnya telah diperiksa oleh KPK terkait dugaan korupsi e-KTP. Dia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. 

Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Sementara, pria kelahiran Bandung, Jawa Barat ini disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. ‎(cr2/JPG)

Alur Cerita Berita

Sponsored Content

loading...
 TOP