Rabu, 13 Dec 2017
Logo JawaPos.com
Politik

Setya Novanto Tersangka Korupsi e-KTP, Fahri Anggap KPK Tak Logis

| editor : 

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (JawaPos.com)

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai penetapan Setya Novanto oleh KPK tidak logis. Bahkan dia menyamakan kasus tersebut dengan penetapan Wakapolri Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka kala itu dalam kasus rekening gendut.


"Cerita ini akan panjang sama dengan cerita BW (Bambang Widjojanto) dan AS (Abraham Samad) yang menetapkan BG sebagai tersangka," ujar Fahri di rumah dinasnya, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

Tak hanya menyamakan pada kasus BG, dia juga menilai penetapan tersangka Novanto sama seperti kasus Komisaris PT Wahana Esa Sejati, Nunun Nurbaeti dan Miranda Gultom yang ditersangkakan dalam kasus aliran cek pelawat saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004.

"Seperti kasusnya Nunun dan Miranda dimana ceritanya sudah cukup lama dengan tidak menonjolkan dua alat bukti," jelasnya.

Fahri mengaku, dirinya pernah sesekali bertanya kepada Novanto apakah ada bukti baru dari KPK atas dugaan ketetlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara hingga 2,3 triliun itu. 

Novanto katanya menjawab, bahwa KPK hanya berdasarkan pernyataan di persidangan yang sifatnya peristiwa atau pertemuan.

Dalam hal ini pertemuan antara terdakwa Irman dan Sugiharto, Andi Agustinus, dan Diah Anggraini, di Hotel Grand Melia Jakarta pada Februari 2010 silam, sekitar pukul 06.00 Wib. 

Sementara itu Fahri mengaku prihatin dengan penetapan tersangka Novanto yang mendadak itu. 

"Di waktu malam dengan diawali pernyataan bahwa KPK tidak akan mengecewakan rakyat, dan keprihatinan ini justru pada kinerja KPK," sebutnya.

Legislator asal NTB itu mengatakan, besok akan digelar rapat pimpinan (Rapim) guna membahas penetapan tersangka tersebut. Tentu rapat tersebut akan diikuti Novanto.

"Dalam rapim akan diputuskan menghadapi situasi ini dan tentunya kita akan membaca kembali ketentuan-ketentuan dalam UU MD3 dan tatib terkait apa yabg akan dilakukan ke depan. Hasilnya akan kita sampaikan besok," pungkas Fahri. (dna/JPG)

Alur Cerita Berita

Sponsored Content

loading...
 TOP