Senin, 23 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Sudut Pandang

G20, Liberalisme, dan Polarisasi Internasional

Oleh: I Gede Wahyu Wicaksana*

| editor : 

I Gede Wahyu Wicaksana

I Gede Wahyu Wicaksana (Jawa Pos Photo)

Di balik pesona diplomasi para pemimpin dunia pada KTT Group of 20 (G20) di Hamburg, Jerman (7–8/7), sebenarnya ada berbagai persoalan global yang hingga kini tidak berhasil diselesaikan. Bahkan, implikasi yang ditimbulkan menyulut polarisasi tajam bukan hanya di antara negara-negara anggota G20, tapi juga antar-elemen masyarakat internasional. Mulai isu perdagangan bebas, demokrasi, perubahan iklim, hingga dimensi kemanusiaan migrasi ilegal yang tidak mungkin ditangani hanya melalui komitmen politik abstrak. Karena itulah, sejak G20 dibentuk pada 1999, kehadirannya selalu mendapat resistansi keras dari aktivis sosial.

G20 yang beranggota 19 negara ditambah Uni Eropa didirikan dengan tujuan sangat tegas, yakni memajukan liberalisme ekonomi dan politik. Agenda kerja utama G20 ialah memperluas interdependensi perdagangan antarnegara melalui liberalisasi sektor perekonomian domestik. Intinya, peran negara harus diminimalkan dalam hubungan ekonomi internasional demi persaingan bebas. Dari sini mudah menjelaskan mengapa G20 bersinergi dengan lembaga-lembaga dunia bercorak liberal seperti Lembaga Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebab, mereka sama-sama ingin ekonomi tidak dikontrol negara dan dibiarkan beroperasi menurut logika serta kehendak pasar. Dalam konteks ini, demokrasi didukung dengan harapan dapat melegitimasi ekspansi kebijakan pro perdagangan bebas.

Pada arena politik, G20 bertugas menyebarluaskan prinsip democratic peace,yaitu negara-negara dengan sistem demokrasi tidak akan saling berperang. Atau paling tidak akan cenderung mengedepankan metode damai untuk meresolusi konflik. Dengan demikian, tatanan global yang dikembangkan G20 menyandingkan kepentingan elementer ekonomi liberal dengan pemerintahan demokratis. Berkebalikan dengan formula itu adalah segala jenis tata kelola ekonomi dan politik bernuansa penegakan kedaulatan nasional di atas mekanisme pasar.

Tidak sulit menemukan buktinya. Setiap kali KTT G20 digelar, hasil yang dideklarasikan nyaris identik. Terdiri atas tiga unsur pokok: singkirkan proteksionisme penghambat perdagangan bebas, lindungi kedaulatan individu melalui demokrasi, dan dukung universalisme di berbagai aspek kehidupan. Para pengusung liberalisme menyebut substansi kampanye G20 sebagai wujud tanggung jawab global (global responsibilities).

Pemerintahan yang bertanggung jawab didefinisikan secara parsial, memiliki kemauan dan kemampuan untuk mengejawantahkan agenda-agenda liberal. Ironisnya, tanggung jawab fundamental seperti penjagaan teritori dan pengamanan sumber daya nasional tidak diprioritaskan. Bahkan, mereka yang mencoba mencari alternatif di luar trajektori liberal diberi label negatif. Lebih jauh lagi, legitimasi dalam masyarakat internasional dipertanyakan. Sehingga akses ekonomi dan politik pun terganggu. Delegitimasi menjadi permasalahan serius manakala suatu negara tengah mengalami krisis, di mana bantuan internasional sangat dibutuhkan. Konsekuensinya, tidak hanya dikucilkan dari pergaulan antarnegara, tapi juga terancam jadi negara gagal.

Orde liberal seperti inilah yang menjadi sumber ketegangan internal dan eksternal G20. Pertama, mereka yang sehaluan berargumen bahwa liberalisme yang diimplementasikan ke dalam wadah organisasi internasional sudah berkontribusi besar menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di berbagai belahan dunia. Misalnya, PBB yang sudah eksis lebih dari 70 tahun mampu menjadi media diplomasi global dan mencegah kejadian perang besar seperti Perang Dunia I dan II.

Selain itu, aneka bentuk program sosial ekonomi yang dijalankan badan dunia tersebut berhasil meningkatkan taraf hidup jutaan orang di berbagai negara. Anggota G20 yang sependapat antara lain Afrika Selatan, Australia, Indonesia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, hampir semua negara Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Barack Obama. Sedangkan Rusia, Arab Saudi, dan Tiongkok menolak.

Ketidaksetujuan didasarkan pada penilaian berbeda tentang karakteristik demokrasi dan perdagangan bebas seperti apa yang harus dirujuk, sementara model-model manajemen ekonomi politik di kawasan lain amat majemuk. Silang pendapat berlanjut ke arena politik yang membuat Rusia dan Tiongkok berada di luar skema perdagangan bebas WTO.

Banyak yang berharap jabat tangan Donald Trump dan Vladimir Putin di sela-sela KTT Hamburg akan menyudahi polarisasi AS vs Rusia. Ternyata tidak. Seusai KTT Hamburg, malah perseteruan kian sengit. Sejak masa Pilpres AS 2016, Trump telah memberikan isyarat keengganan berpartisipasi penuh dalam forum multilateral. Dengan retorika America First, Trump ingin beban internasional AS dikurangi.

Sementara itu, Putin semakin getol memperjuangkan eksistensi Rusia di G20 dan PBB, sesuatu yang tidak dikehendaki AS. Jadi, yang mereka berdua lakukan di Hamburg bukanlah membahas siapa dan dengan cara apa tanggung jawab global sebagai negara adidaya akan diwujudkan, tapi hanya tentang egosentrisme pribadi. Tidak heran kalau sepanjang acara KTT muncul reaksi defensif terhadap Trump maupun Putin.

Kedua, polarisasi internal G20 akibat kebijakan destruktif Trump menarik keikutsertaan AS dalam Paris Agreement mengenai perubahan iklim dan diskriminasi terhadap imigran. Sedari awal Kanselir Jerman Angela Merkel telah mengisyaratkan aksi kolektif terhadap AS apabila agenda berorientasi konservatif Trump diteruskan. Seusai KTT, Trump tidak berubah posisi. G20 terbelah menjadi dua kubu, yakni pro dan kontra keajekan liberal. Namun, perlu dicatat, posisi kontraliberalisme Trump bukan berarti keberpihakan kepada kepentingan masyarakat internasional. Tetap saja yang dipentingkan adalah AS. Dampak eksternal yang ditimbulkan kemudian, G20 jadi medium diplomasi elitis yang mempertajam polarisasi. Tidak ada terobosan kebijakan global, kecuali formalisme rutin.

Ketiga, merespons dinamika yang berlangsung, wajar saja jika elemen-elemen masyarakat sipil global resistan terhadap G20. Nada sumbang yang menyebut liberalisme dan negara liberal menciptakan kesenjangan sosial, mengabaikan pelestarian lingkungan, dan melakukan dehumanisasi imigran terdengar di luar tempat KTT Hamburg. Penolakan para demonstran tidak semata berdasar faktor emosional. Fakta ekonomi di banyak negara, termasuk di Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara, menunjukkan kontradiksi. Di ketiga wilayah, menurut survei Lembaga Pembangunan PBB (UNDP) Maret 2017, selama sepuluh tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pendapatan kelas menengah sebesar rata-rata 12–25 persen. Tetapi, perkembangan itu dibarengi tingkat kesenjangan sosial yang semakin lebar. Ada sekitar 450 juta orang yang hidup dengan pendapatan kurang dari USD 2 per hari.

KTT Hamburg tidak menghasilkan solusi konkret bagaimana mengatasi ketimpangan global. Justru kian gencar mempromosikan perdagangan bebas dan demokrasi liberal. Alhasil, apa yang disebut filsuf Saul Alinsky the paradoxes of the liberal state terbukti nyata dalam G20. (*)

*) Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Sponsored Content

loading...
 TOP