Sabtu, 21 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Pendidikan

Soal Jalsus Anak TNI dan Polisi, Irjen Kemendikbud: Itu Diskriminasi

| editor : 

ilustrasi anak sekolah dasar

ilustrasi anak sekolah dasar (Dery Ridwansah/Jawapos)

JawaPos.com - Ombudsman mempertanyakan jalur istimewa alias jalur khusus (Jalsus) masuk sekolah negeri di Depok yang memprioritaskan anak anggota TNI dan Polri. Jalur istimewa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) itu dinilai kebijakan yang diskriminatif.

Menanggapi hal itu, Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Daryanto  menegaskan, sebetulnya hal itu tak sesuai dengan semangat memperjuangkan hak anak dalam mendapatkan kesempatan pendidikan. 

Apalagi, kata dia, jika peluang ini dimanfaatkan oleh oknum yang mengaku anggota TNI Polri untuk memfasilitasi siswa titipan masuk sekolah negeri.

“Itu enggak boleh. Itu diskriminasi,” tegas Irjen Kemendikbud Daryanto, Rabu (12/7).

Alasan yang diberlakukan di Depok disebabkan anggota TNI Polri seringkali berpindah tugas sehingga siswa anak anggota TNI Polri diberikan prioritas. Namun Daryano meminta hal itu tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

“Kalau cuma anaknya sendiri, itu manusiawi karena soal tugas jadi diberi prioritas. Namun seringnya itu, bawa-bawa anak orang lain, bawanya banyak pula lalu pakai ancam-ancam segala, repot juga kan,” tukasnya.

Hal itu, kata dia, tentu menodai proses keadilan dalam mendapatkan pendidikan. 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad menegaskan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terbagi menjadi 3 kategori. 

Pertama, kuota diberikan bagi 90 persen siswa di zonasi tertentu. Kedua, 20 persen dari 90 persen siswa diberikan bagi siswa tak mampu. Ketiga, 10 persen diberikan bagi kuota siswa dengan alasan khusus yakni 5 persen karena pindahan atau alasan khusus, dan 5 persen karena prestasi akademik.

“Jadi yang 5 persen itu karena alasan khusus, misalnya anak guru, si guru ini sering pindah-pindah, atau anggota TNI Polri yang sering berpindah tugas. Namun tetap ada diskresi kebijakan di tiap daerah,” papar Hamid. (cr1/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP