Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
JPG Today

Kasihan, TK2D Tak Dapat THR, Nih Penyebabnya

| editor : 

Ilustrasi

Ilustrasi (Imam Husein/Jawa Pos)

JawaPos.com - Momen lebaran lagi-lagi cukup suram bagi tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) di Pemkab Kutim. Sama seperti tahun lalu, mereka tidak tunjangan hari raya (THR).

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutim Irawansyah mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) di pemkab tidak mendapat tunjangan hari raya (THR) khusus seperti pekerja perusahaan swasta. Namun, digantikan dengan gaji ke-13 dan ke-14. “Besarannya satu kali gaji pokok. Gaji ke-13 untuk biaya tambahan kebutuhan hidup. Sementara gaji ke-14 bisa dianggap sebagai pengganti THR,” ulas Irawansyah, pekan lalu.

Dia menegaskan, gaji ke-13 dan ke-14 akan dibayar kepada para PNS sebelum Lebaran. “Kira-kira seminggu sebelum Lebaran,” ungkapnya.

Adapun nasib TK2D, Irawansyah menyatakan, jika terkait THR, bukan tanggung jawab pemkab. Dengan kata lain, dititikberatkan kepada pemimpin organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing.

“Bila kepala OPD-nya mampu menyisihkan uang khusus THR bagi TK2D, maka itu baik. Sebab THR khusus untuk TK2D tidak ada. Tergantung kebijakan OPD masing-masing,” ungkapnya lagi.

Adapun TK2D se-Kutim kini jumlahnya mencapai 6.000 lebih. Bahkan, informasi terakhir yang diterima dari kalangan TK2D, jumlah mereka mencapai 7.000-an.

Sementara itu, gaji TK2D di Kutim saat ini diefisiensikan terhadap besaran APBD Kutim 2017 sebesar Rp 2,6 triliun, yang telah terbagi-bagi alokasinya untuk berbagai kegiatan. Sebagian besarnya untuk membayar utang proyek pada 2016.

“Bisa jadi (jumlah TK2D 7.000 orang) karena mereka berasal dari tenaga honor kontrak maupun sekolah. Sebab, kebijakan bupati adalah meningkatkan tenaga honor di Kutim menjadi TK2D. Itu yang membuat jumlahnya membengkak. Itu supaya meningkatkan pendapatan mereka,” paparnya.

Dia mengatakan, bila APDB tak mampu membiayai, gaji TK2D akan dipotong. “Bila tadinya honor Rp 1 juta, dijadikan Rp 800 ribu. Itu karena penambahan (TK2D). Tapi, bagi honorer di sekolah-sekolah dan di pelosok, yang tadinya hanya bergaji Rp 300 ribu, maka gajinya menjadi lebih tinggi, bisa mencapai Rp 800 ribu. Artinya terjadi pemerataan,” pungkasnya. (mon/ica/k16/fab/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP