Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Hamdan Zoelva Sebut Tak Ada Kode Khusus dari Akil Untuk Memutus Perkara Pilkada

| editor : 

Hamdan Zoelva dalam kesempatan salah satu persidangan

Hamdan Zoelva dalam kesempatan salah satu persidangan (doc Jawa Pos.com)

JawaPos.com - Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kembali menggelar sidang kasus dugaan suap Bupati non aktif Buton Samsu Umar Abdul Saimun kepada Hakim MK, Akil Mochtar. Di persidangan ini jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva sebagai saksi.

Di persidangan, Jaksa mencecar soal ada tidaknya isyarat dari Akil Mochtar kepada saksi Hamdan agar memutus suatu perkara untuk dimenangkan ke salah satu pihak. Baik itu pemohon atau termohon. Khususnya dalam penanganan kasus perkara MK Nomor: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Kabupaten Buton Tahun 2011.

"Pernah nggak Pak Akil, sebut atau bilang pada saudara saksi Pak Zoelva, ini ada permohonan atau ini ada isinya lah ini kasarnya?" tanya Jaksa di sidang di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (19/6).

"Selama saya sama Pak Akil, tidak hanya Buton ya seluruh perkara ya kami tidak pernah kode istilahnya atau ada tanya-tanya putusan," jawab Hamdan.

Lanjut Hamdan memaparkan, dalam sidang perkara sengketa Pilkada Buton memang Akil Mochtar menjadi pimpinan sidang. Namun dalam setiap pengambilan atau lahirnya keputusan, anggota hakim dan ketua sama porsinya.

Bahkan kata dia, bila hendak mengambil putusan, Akil adalah hakim terakhir yang mengutarakan pendapat atau putusan. “Secara etik diberikan kepada anggota dulu pandangan (putusan). Jadi Pak Akil terakhir saat itu, karena ketua panel. Ini sudah lama ya 2011, seingat saya itu antara saya atau hakim lain yang utarakan,” urai dia.

Lebih jauh dia menegaskan, selama bertugas menjadi Hakim Konstitusi, dirinya tidak pernah terpengaruh apalagi dipengaruhi atau bahkan bisa ditekan dengan gelombang demo dalam memutus suatu perkara. "Mau ada demo 2 ribu atau 3 ribu orang itu tidak pengaruh, jadi saya akan ambil putusan sesuai bukti persidangan saja,” terang dia.

Diketahui dalam dakwaan, jaksa menyebut Samsu Umar memberikan uang Rp 1 miliar kepada Akil untuk mempengaruhi putusan akhir perkara MK No: 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Samsu didakwa melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁠⁠⁠⁠ (elf/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP