Selasa, 17 Oct 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Politik

Tolak Jemput Paksa Miryam, Pansus Angket KPK, Bakal Panggil Kapolri

| editor : 

Suasana rapat Pansu Hak Angket KPK

Suasana rapat Pansu Hak Angket KPK

JawaPos.com - Pansus Angket KPK tak mau terpengaruh dengan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengaku tak bisa bisa memanggil Miryam S Haryani secara paksa. Mereka tetap akan menggunakan mekanisme sesuai UU MD3.

Adapun mekanisme tersebut yakni, jika Miryam tidak hadir pada panggilan pertama, akan dilayangkan surat pemanggilan kedua. Jika tidak hadir dalam panggilan kedua, maka akan dipanggil paksa pada panggilan berikutnya.

Namun kata Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa, pihaknya masih optimis Miryam bisa dihadirkan pada panggilan berikutnya. 

"Jadi, kalau dipanggil pertama kali tidak hadir maka pangilan kedua. Tapi panggilan kedua kan belum tahu. Mudah-mudahan bisa hadir," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Terpisah, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska menyatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas pernyataan tersebut. 

Sebab, lanjut Risa, pemanggilan paksa sebagaimana bunyi pasal 204 ayat (3) UU MD3 menyatakan bahwa pihak yang berhak melakukan panggilan paksa adalah Kepolisian.

"Kami perlu diskusi sesama internal pansus, karena ini (pemanggilan paksa) sesuai dengan UU MD3. Tanpa kepolisian kita nggak bisa. Tinggal bagaimana pansus perlu ada diskusi dengan Kapolri," sebutnya.

Lebih lanjut, Risa menilai, pansus angket hanya ditujukan untuk menyikapi kebenaran surat pernyataan Miryam ihwal intimidasi sejumlah anggota DPR saat bersaksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. 

Oleh karena itu, dia menepis tudingan adanya niat melemahkan KPK dalam memberantas korupsi.

"Alangkah elok Miryam bisa hadir. Inikan terkait suratnya beliau. Kami hanya minta klarifikasi dan mau konfirmasi dari Miryam," pungkas Risa.

Sebelumnya, Kapolri Tito mengatakan, upaya menghadirkan paksa seseorang sama saja dengan perintah membawa atau penangkapan. 

Untuk itu, terjadi kerancuan hukum dalam UU MD3 yang menyebut Pansus bisa meminta bantuan Polri untuk menghadirkan pihak terkait dalam penyelidikan di ranah politik itu.

"Kalau ada permintaan dari DPR untuk hadirkan paksa, kemungkinan besar Polri tidak bisa karena ada hambatan hukum. Hukum acara tidak jelas," jelas Tito. (dna/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP