Kamis, 21 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Metropolis

Serahkan Daftar ’’Utang’’ Lumpur Porong ke DPR, Jadwalkan Bertemu Menteri PUPR

| editor : 

MERAPAT PELAN: Sugiyono, 37, pekerja bagian teknik di tanggul lumpur Porong, menumpang perahu menuju pompa ponton.

MERAPAT PELAN: Sugiyono, 37, pekerja bagian teknik di tanggul lumpur Porong, menumpang perahu menuju pompa ponton. (Hanung Hambara/Jawa Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com – Harapan korban lumpur yang belum menerima pelunasan ganti rugi kembali tumbuh. Asa itu datang dari hasil pertemuan Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo dengan Komisi V DPR Kamis (18/5). Jajaran Komisi V DPR berjanji akan mendorong pemerintah memberikan dana talangan bagi korban lumpur.

Ketua Pansus Lumpur Lapindo DPRD Sidoarjo Mahmud Untung menyatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya ditemui Wakil Ketua Komisi V Sigit Sosiantomo dan Sungkono, anggota komisi V. Kedatangan mereka memang bertujuan menjelaskan masalah pembayaran ganti rugi korban yang belum tuntas. ’’Kami sampaikan persoalan, baik di dalam peta area terdampak (PAT) maupun di luar PAT,’’ ujarnya.

Di dalam PAT, masih ada 244 berkas warga senilai Rp 54 miliar yang belum tuntas. Mereka terkendala masalah verifikasi dan negosiasi. Selanjutnya, terdapat 19 berkas milik warga yang sama sekali belum dibayar. Nilainya mencapai Rp 9,8 miliar. Aset Perumtas I senilai Rp 270 miliar yang tenggelam juga belum dibayar. Untuk dua tanggungan terakhir itu, dananya masih diajukan ke pemerintah.

Aset pengusaha di dalam PAT juga belum diganti rugi. Nilainya berkisar Rp 800 miliar. Awalnya, pengusaha dijanjikan mekanisme pembayaran secara business-to-business (B2B). PT Minarak Lapindo Jaya berjanji akan melunasi pembayaran pada 2008. Faktanya, hingga kini belum tuntas.

Di luar PAT, persoalan ganti rugi tanah wakaf masih macet. Terdapat 59 berkas senilai Rp 74 miliar. Salah satu pemicunya adalah belum turunnya diskresi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Pembayaran fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) milik Pemkab Sidoarjo juga tersendat. Total aset yang terendam mencapai sekitar 200 hektare. Yakni, berupa tanah kas desa (TKD), sekolah, dan kantor desa. Aset itu tersebar di delapan titik. Di antaranya, Desa Kalitengah, Kedungbendo, dan Ketapang di Kecamatan Tanggulangin. Sisanya adalah Desa Siring, Renokenongo, Jatirejo, dan Glagaharum. ’’Seluruh persoalan pembayaran kami sampaikan ke Komisi V DPR,’’ ucap Mahmud.

Politikus PAN tersebut menyatakan, komisi V yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) memberikan tanggapan yang positif. Mereka berjanji akan membantu percepatan pelunasan. ’’Komisi V segera menggelar rapat dengan menteri PUPR,’’ tuturnya. Rencananya, Mahmud dan rombongan pansus pada Jumat (19/5) diagendakan bertemu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sungkono menegaskan, Komisi V DPR bakal membantu perjuangan para korban lumpur Lapindo untuk memperoleh ganti rugi. Pria asal Sidoarjo itu menyayangkan keputusan pemerintah dalam rapat kabinet terbatas bulan lalu. Yakni, tidak memberikan dana talangan.

Dia menambahkan, pemerintah terkesan tebang pilih. Padahal, kedudukan pengusaha dan warga korban lumpur setara. ’’Lokasinya sama-sama di dalam PAT. Seharusnya diberi ganti rugi,’’ ujarnya. (aph/c18/pri)

Sponsored Content

loading...
 TOP