Jumat, 22 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Metropolis

Jagal Sulit Cari Sapi Siap Potong

| editor : 

Simpang Siur soal Sapi

Simpang Siur soal Sapi (Grafis: Andrew/Jawa Pos/JawaPos.com)

JawaPos.com – Surplus jumlah sapi di Jawa Timur sebagaimana data Dinas Peternakan (Disnak) Jatim dibantah kompak oleh para jagal. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya.

Jagal sulit mendapatkan sapi siap potong dengan harga murah. Itu diungkapkan Munaji (nama samaran), salah seorang jagal di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Pegirian.

Dia merasakan bahwa data surplus daging sapi siap potong di Jatim tidak benar. Menurut dia, saat ini jumlah sapi di pasaran setiap hari terus menurun.

”Jumlah sapi jantan siap potong menurun. Kalaupun ada, harganya tak terjangkau oleh kami (jagal, Red),” terangnya.

Munaji menjabarkan, harga sapi jantan limosin bisa mencapai Rp 20 juta, sedangkan harga sapi betina hanya separonya. Mahalnya harga sapi tersebut membuat jagal membeli sapi dengan jumlah terbatas.

Mereka pun hanya berburu sapi di sekitar Surabaya. Misalnya, Malang, Pasuruan, dan Mojokerto.

”Dulu, sekitar 4–5 tahun lalu, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi di pasaran, jagal mencari sapi hingga Situbondo, Probolinggo, dan Banyuwangi,” jelas lelaki 47 tahun tersebut.

Karena itu, jagal terpaksa menyembelih sapi betina. Padahal, hal itu bertentangan dengan kepercayaan mereka. Para jagal percaya bahwa menyembelih sapi betina, khususnya yang sedang bunting, adalah tabu.

”Di sini (Pegirian, Red) semua jagal sudah tahu. Menyembelih sapi betina adalah pantangan. Dan, kini kami melakukannya,” tuturnya. Tapi, itu semua dilakukan karena terpaksa.

Harga sapi masih tinggi. Kalau jagal bersikukuh membeli sapi jantan, mereka tidak akan mendapat untung. Di sisi lain, daging sapi lokal harus bersaing dengan daging impor yang masuk di pasaran.

Dengan harga yang lebih murah, daging impor terus menjadi primadona masyarakat. Meski, mereka paham bahwa kualitas daging sapi segar lebih bagus daripa impor. ”Masyarakat tetap memilih yang lebih murah,” tuturnya.

Kelangkaan sapi di Jatim tersebut juga disampaikan Ketua Paguyuban Pedagang Sapi dan Daging Segar (PPSDS) Jatim Muthowif. Jumlah sapi di peternakan masyarakat terus menurun.

Pasar sapi kian sepi. ”Kalau disnak (dinas peternakan, Red) menyampaikan surplus sapi Jatim mencapai 4 juta ekor, itu tidak valid,” tegasnya.

Ketidakvalidan tersebut terasa di masyarakat. Yakni, ketika banyak sapi betina, sapi bunting, bahkan sapi perah yang terus-menerus disembelih di rumah pemotongan.

Kekurangan sapi itu harus segera disikapi pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan sapi impor untuk mencukupi kebutuhan daging di pasaran.

Menurut Muthowif, impor sapi pada saat ketersediaan sapi minim tetap sah dilakukan.

”Nah, untuk itu gubernur Jatim harus merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2012 dan Surat Edaran 524 Tahun 2010 tentang Pelarangan Sapi Impor. Jangan malah gengsi dengan tetap membiarkan keputusan tersebut berlaku,” jelasnya.

Selain sapi impor siap potong, Muthowif menyebutkan, jika nanti kebutuhan sapi masih kurang, pemerintah bisa mengimpor sapi bakalan dan indukan. Sapi tersebut bisa dibagikan ke peternakan rakyat untuk pengelolaannya.

Keran impor itu bisa dihentikan jika jumlah sapi di Jatim sudah mencukupi. ”Jadi, kami tetap sepakat Jatim harus mandiri dalam penyediaan sapi. Namun, jika kurang, jangan memaksa untuk tetap tak membuka keran impor,” jelasnya.

Plt Kepala Dinas Peternakan Jatim Samsul Arief mengungkapkan, Perda Nomor 3 Tahun 2012 direvisi tahun depan. Pada pasal 27 disebutkan adanya larangan mengimpor sapi potong bakalan selama populasi sapi di Jatim melebihi kebutuhan.

”Impor boleh, cuma dibatasi. Tahun depan perdanya direvisi,” ujar Samsul saat ditemui di kantornya, kemarin.

Samsul membantah bahwa sapi sulit dicari. Sebab, Jatim bisa mengirim sapi ke Jawa Tengah, Jakarta, dan Kalimantan sebanyak 300 ribu ekor setiap tahun.

Jumlah tersebut hampir sama dengan total kebutuhan internal Jatim. Menurut Samsul, permasalahan ada pada persaingan bisnis.

”Yang ke luar saja mampu dikirim. Kenapa yang dalam provinsi merasa langka?” sebut pria yang juga kepala Dinas Perkebunan Jatim tersebut.

Dia menganggap para jagal yang melanggar aturan itu ingin mencari untung besar. Karena itulah, mereka nekat menyembelih sapi betina produktif.

Padahal, bila melanggar, ancaman hukumannya 6 bulan penjara dan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Kepala Dinas Pertanian Surabaya Joestamadji mengatakan, Surabaya punya rencana penggemukan sapi.

Namun, mencari lahan di Surabaya masih sulit. Karena itu, dia berencana mencari lahan di kota lain. ”Rencana tersebut ada. Kita cari lahan di dekat Surabaya,” katanya.

Sementara itu, Selasa (29/11) malam Dinas Peternakan Jatim maupun Dinas Pertanian Kota Surabaya mulai menerjunkan petugas ke RPH Pegirian. Petugas tersebut tampak stand by di RPH Pegirian pada jam potong, mulai pukul 00.00.

Direktur Jasa dan Niaga PD RPH Surabaya Lutfi Rahmat mengungkapkan, petugas terdiri atas satu dokter hewan dan satu petugas pengawas dari Dinas Pertanian Kota Surabaya.

Mereka membantu mengawasi dan memeriksa hewan ternak. Selain itu, ada satu dokter hewan yang memang disiagakan RPH setiap hari. ’’Malam ini (30/11) akan ada lagi petugasnya,” katanya.

Petugas tersebut akan ditempatkan di RPH selama seminggu. Lutfi berharap, setelah ini, pemerintah mau menempatkan petugas secara permanen. ’’Kami harap bisa permanen sesuai SOP,” tuturnya.

Satu-satunya dokter hewan di PD RPH Surabaya, Yoga Pratama, mengakui bahwa beberapa hari sebelumnya, dirinya tidak enak badan.

Dia yakin hal itu dimanfaatkan para jagal untuk memasukkan sapi-sapi betina produktif yang sebelumnya ditolak RPH. ’’Mereka mengantrekan sapinya sementara di kandang,” tutur Yoga.

Lulusan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga (Unair) itu mengaku hanya sendirian mengawasi dua RPH. Yakni, RPH Pegirian dan Kedurus.

Dia juga harus membagi waktu antara mengawasi Pegirian dan Kedurus yang jaraknya puluhan kilometer. ’’Kalau saya di Kedurus, otomatis di sini (Pegirian, Red) kosong,” katanya. (sal/elo/tau/c7/dos/sep/JPG)

Sponsored Content

loading...
 TOP