Minggu, 24 Sep 2017
Logo JawaPos.com
JawaPos.com Icon
Bisnis

Desak ESDM Selesaikan Masalah Restitusi Pajak

| editor : 

ILUSTRASI

ILUSTRASI

JAKARTA – Persoalan restitusi pajak bagi pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) belum ada ujungnya. Oleh sebab itu, ‎Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meminta kepada Kementerian ESDM untuk segera menyelesaikannya. Setidaknya, tidak lebih dari awal 2017.

Direktur Eksekutif APBI Supriatna Suhala, Selasa (8/11) mengatakan, masalah restitusi pajak harus diselesaikan karena amandemen kontrak tak berlaku surut. Seperti diketahui, saat ini Ditjen Minerba Kementerian ESDM sedang melakukan negosiasi amandemen perjanjian. Kalau disepakati, kewajiban pajak akan mengikuti ketentuan yang berlaku atau prevailing.

’’Prevailing itu berlaku ke depan, bukan berlaku surut,’’ katanya. Oleh sebab itu, sebelum negosiasi mencapai kata sepakat, urusan restitusi pajak harus diselesaikan. Sebab, urusan restitusi pajak yang masih belum beres, terutama untuk PKP2B generasi tiga itu masih menjadi hak perusahaan.

Lebih lanjut dia menjelaskan, urusan restitusi pajak yang berlarut membuat tidak adanya kepastian bagi pelaku usaha. Apalagi, hingga kini pemegang PKP2B generasi tiga tidak mendapat perlakuan yang sama soal pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Alasannya, harus melalui mekanisme pengadilan pajak. 

’’Ini bukan masalah uang. Tapi, pelaku melihat tidak adanya perlakuan yang sama,’’ tegas Supriana. Penyelesaian yang harus lewat pengadilan pajak itu disebutnya melelahkan. Dia sampai tidak ingat berapa pastinya jumlah restitusi yang harus diselesaikan. Itulah kenapa, dia berharap Kementerian ESDM bisa menyelesaikan segera.

Dia menginginkan adanya perlakuan yang sama karena perusahaan memiliki kesamaan kontrak, sampai payung hukum yang sama. Katanya, PKP2B generasi tiga harus diperlakukan khusus ataus lex specialist. Hukum yang digunaka harusnya saat perjanjian diteken pada 1997-2000. ’’Tidak mengikuti hukum baru setelahnya,’’ akunya.

Pemegang PKP2B mendapat masalah restitusi pajak karena pemerintah kemudian mengeluarkan UU pajak baru. Isinya, batubara bukan barang kena pajak. Jika mengacu pada UU 11/1994 yang masih memayungi masa tanda tangan di 1997-2000, batubara merupakan barang kena pajak. sehingga perusahaan berhak mendapatkan pembayaran kembali pajak yang telah dibayar.

Untuk diketahui, pemegang PKP2B generasi tiga telah dikenakan dana hasil penjualan batubara berupa royalti dan dana pengembangan batubara sebesar 13,5 persen. Sedangkan untuk pajak penghasilan, mencapai 30 persen. Selama ini, disebutnya ada yang dapat restitusi, ada yang tidak.

Supriatna berharap, pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang memberikan perlakuan sama. Jadi, semua perusahaan batubara generasi tiga bisa merestitusi PPn yang telah dibayarkan. (dim)

Sponsored Content

loading...
 TOP