Kamis, 21 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Hukum & Kriminal

Rekening Diblokir KPK, Akil Menolak Bersaksi di Sidang Rusli Sibua

| editor : 

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. (Foto: dokumen JPNN.Com)

JawaPos.Com - Sidang perkara suap ke Akil Mochtar dengan terdakwa Bupati Morotai Rusli Sibua kembali digelar Senin (21/9) dengan agenda pemeriksaan saksi. Kali ini, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menghadirkan Akil sebagai saksi.

 

Sayangnya, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menolak untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa suap terkait sengketa Pilkada Morotai pada 2011. Akil lantas membeberkan beberapa alasan sehingga menolak untuk bersaksi di persidangan kali ini. Salah satunya, dia mengeluhkan beberapa rekening tabungannya yang sampai saat ini belum dibuka kembali oleh KPK.

Padahal dalam putusan perkaranya yang sudah berkekuatan hukum tetap, majelis hakim tidak memerintahkan perampasan atas uang di rekeningnya. Sebab, rekening sudah ada saat Akil menjadi anggota DPR.

"Saat eksekusi perkara saya kami dijanjikan dua minggu, kami sudah kirim surat ke pimpinan KPK tidak ada penyelesaian apapun," kata terpidana suap  dan tindak pidana pencucian uang itu.

Akil menyesalkan karena sampai saat ini KPK belum memenuhi haknya dengan tidak juga membuka rekeningnya dan anaknya.  "Kalau negara berlaku seperti ini, kami tidak bersedia berbuat baik untuk negara. Karena menginjak hak-hak kami sebagai warga negara," tuturnya.

Selain itu, kata Akil, dalam perkara suap dirinya telah dinyatakan bersalah dan menerima vonis pengadilan. "Jadi kesaksian kami tidak ada dampaknya lagi," ujarnya.

Menanggapi pernyataan Akil, JPU Ahmad Burhanuddin menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan soal pemblokiran rekening kepada penyidik dan pimpinan KPK. Karenanya JPU tetap meminta Akil agar bersedia bersaksi dalam sidang Rusli Sibua.

"Sesuai pasal 35 UU Nomor 31 Tahun 1999 setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi," kata Burhanuddin.


Sedangkan hakim Supriyono yang memimpin persidangan mengatakan, pemblokiran rekening dan kewajiban menjadi saksi tidak saling berkaitan. Dengan demikian, Akil tetap wajib memberikan kesaksian. "Saudara kan mulia dan ada kewajiban untuk memberikan keterangan yang terang," ujar Supriyono.

Namun, Akil ngotot tak mau bersaksi. Ia mempersilakan JPU untuk membacakan berita acara pemeriksaannya di dalam persidangan. 

"Yang Mulia, bagi saya tidak ada artinya kemuliaan itu. Jawabannya selalu nanti disampaikan. Itu kamuflase," kata Akil.

Akhirnya, majelis hakim menskors sidang selama beberapa menit untuk menetapkan apakah Akil tetap akan menjadi saksi pada hari ini. Setelah bermusyawarah, majelis menangguhkan Akil untuk menjadi saksi bagi Rusli hingga ada tanggapan Jaksa soal permintaan pembukaan rekening Akil. "Kesaksiannya ditangguhkan sampai menunggu perkembangan," tandasnya.

Seperti diketahui, Bupati nonaktif Morotai Rusli didakwa bersama-sama dengan kuasa hukumnya, Sahrin Hamid menyuap Akil selaku hakim MK sebesar Rp 2,98 miliar. Suap itu diberikan dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil Pilkada Kabupaten Morotai, Maluku Utara pada 2011. Suap dari Rusli diberikan melalui Mukhlis Tapitapi dan M. Jufry ke rekening perusahaan istri Akil, CV Ratu Samagat.(put/JPG)

 

Sponsored Content

loading...
 TOP