Kamis, 21 Sep 2017
JawaPos.com Icon
Politik

Menteri Tjahjo Ingatkan Pejabat Gubernur Sulut Tegas

| editor : 

Mendagri Tjahjo Kumolo menyematkan tanda pangkat Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono, usai pelantikan di gedung Kemendagri, Jakarta, (21/9)

Mendagri Tjahjo Kumolo menyematkan tanda pangkat Penjabat Gubernur Sulut Soni Sumarsono, usai pelantikan di gedung Kemendagri, Jakarta, (21/9) (istimewa)

JawaPos.com – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi melantik Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Dr Soni Sumarsono sebagai penjabat Gubernur Provinsi Sulut, di gedung C, Kemendagri, Jakarta, Jalan Medan Merdeka Utara Senin (21/9) pukul 15.00 WIB.

Pria kelahiran Tulungagung Jawa Timur ini akan  memimpin 2,5 juta rakyat Sulut sampai gubernur Sulut definitif mendatang

Pria yang akrab dengan wartawan ini menggantikan Dr Sinyo Harry Sarundajang selaku gubernur  dan wakil gubernur Sulut Dr Djouhary Kansil yang telah berakhir 20 September 2015.

"Guna menghindari kekosongan pemerintahan daerah di Sulawesi Utara, maka Presiden RI mengangkat Penjabat Gubernur Sulawesi Utara melalui Keppres Nomor 99/P Tahun 2015 tanggal 16 September 2015," kata Tjahjo saat membacakan Keppres

Mantan Sekjen DPP PDI-P menegaskan, ada dua tugas pokok yang penting dijalankan Penjabat Gubernur Sulut ke depan. Pertama mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah,  harus menjaga dan membangun komunikasi dan koordinasi yang sinergis dengan DPRD Sulut, serta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), agar program-program pemerintah daerah dapat  diwujudkan

“Dan untuk menyukseskan Pilkada Sulut Penjabat Gubernur Sulut harus membangun komunikasi dengan seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), KPU Provinsi, Bawaslu, serta pejabat bupati dan walilota se Sulut.

dan menyukseskan penyelenggaraan Pilgub Sulut definitif. kemajuan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga  berpesan untuk senantiasa bersikap tegas untuk menjaga stabilitas Sulut yang aman.

"Laksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Nawa Cita atau Sembilan Agenda Strategis Kabinet Kerja, yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, serta esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

Penjabat gubernur, kata Tjahjo, bukanlah pejabat politik, sehingga harus mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), jajaran TNI/Polri dalam Pilkada serentak. Penjabat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

"Harus mampu berkoordinasi dengan kepala daerah di bawahnya dalam mewujudkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, melalui penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan kebutuhan masyarakat," tandasnya.(hyt/jpg)

Sponsored Content

loading...
 TOP