Kamis, 23 Nov 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Berkomitmen Pertahankan WTP

Keseriusan Pemkab dan Peran Aktif Dewan

Kamis, 02 Nov 2017 07:00 | editor : Andrian Sunaryo

BUAH KERJA KERAS: Wabup Trenggalek Mochammad Nur Arifin menerima penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah yang diserahkan Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin (1/11).

BUAH KERJA KERAS: Wabup Trenggalek Mochammad Nur Arifin menerima penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah yang diserahkan Gubernur Jatim Soekarwo, kemarin (1/11). (HUMAS PEMPROV FOR RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Komitmen serta kerja keras yang dilakukan Pemkab Trenggalek kembali berbuah manis. Kemarin (01/11), secara simbolis Wakil Bupati H. Mochammad Nur Arifin menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan. Peng­hargaan ini sebagai apresiasi atas tata kelola keua­ngan yang baik sehingga memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2016.

Wakil Bupati Trenggalek H. Mochammad. Nur Arifin mengatakan, tata kelola keuangan yang baik itu merupakan sebuah keharusan

Untuk itu, WTP ini merupakan suatu keharusan. Artinya, tidak hanya untuk tahun ini saja, tahun-tahun yang akan datang, predikat tertinggi di bidang tata kelola keuangan tersebut harus dapat dicapai.

Dia mengatakan, prestasi di bidang tata kelola keuangan ini dapat diraih tidak lepas dari keseriusan di internal pemerintah kabupaten (pemkab). Peran aktif DPRD Trenggalek juga sangat mendukung tercapainya penghar­gaan tersebut. Pasalnya, wakil rakyat juga telah berupaya keras bersama pemerintah daerah untuk mendorong lahirnya payung-payung hukum. “Ini untuk menga­tasi beberapa pema­salahan yang selama ini meng­ganjal dengan dicapainya WTP atas laporan keuangan daerah,” imbuhnya.

Pihaknya juga berharap, diraih­nya penghargaan tersebut bisa memacu kinerja pemerintah untuk bekerja lebih baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Kemen­keu RI di Jawa Timur (Jatim) R. Wiwin Istanti menyampaikan bahwa LKPD ini merupakan bentuk laporan keuangan daerah yang dilaporkan pihak eksekutif kepada legislatif, sebelum 6 bulan berakhirnya APBD tahun beri­kutnya. “Ada 30 Kabupaten/Kota di Jatim yang mendapatkan opini WTP dari BPK atas LKPD yang disam­paikan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, opini WTP ini bukanlah sebuah tujuan akhir dari pelaksanaan APBD. Tujuan utama dari penghargaan ini adalah pelaksanaan APBD semak­simal mungkin, sesuai dengan harapan masyarakat dengan tetap mengedepankan laporan keua­ngan yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dia berharap, dengan diberi­kannya penghargaan ini, peme­rintah daerah dapat memper­tahankan opini keuangan WTP ini di tahun-tahun berikutnya, serta bagi daerah yang belum mendapatkan WTP ini dapat terpacu sehingga dapat bekerja dengan lebih baik.

“Hari ini, semua daerah kita undang semua. Dengan harapan bagi kabupaten maupun kota yang belum WTP, bisa terpacu dan tahun depan semua kabupaten/kota bisa WTP,” tandasnya.

Di lokasi yang sama, Gubernur Jatim Soekarwo memberikan apresiasi kepada daerah-daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Tercatat ada 30 daerah di Jatim yang mendapatkan opini WTP BPK ini. “Ini merupakan capaian yang luar biasa dan Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang kabupaten/kotanya men­dapatkan opini ini, baik secara persentase maupun absolutnya,” ungkapnya. (hai/ed/tri)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia