Selasa, 21 Nov 2017
radartulungagung
icon featured
Blitar

Tingkatkan Pengawasan, Optimalkan Pendapatan Daerah

Pandangan Umum Dewan

Selasa, 17 Oct 2017 10:50 | editor : Anggi Septian Andika Putra

TERTIB : Salah seorang juru bicara fraksi dewan menyampaikan pandangan terkait Ranperda APBD 2018 kemarin(16/10).

TERTIB : Salah seorang juru bicara fraksi dewan menyampaikan pandangan terkait Ranperda APBD 2018 kemarin(16/10). (AGUS MUHAIMIN/RADAR TRENGGALEK)

TRENGGALEK – Lima Fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018, kemarin(16/10). Dalam kesempatan tersebut, kalangan dewan memandang perlunya sejumlah optimalisasi utamanya dibidang pendapatan daerah  serta peningkatan pengawasan pembangunan di Kota Keripik Tempe.

Zainudin, juru bicara Fraksi Demokrat menyebutkan, dalam ranperda APBD 2018 ini belum mencerminkan kemandirian suatu daerah. Artinya, pos pendapatan daerah yang selama ini menjadi salah satu modal untuk menjalankan roda pemerintah masih menggantungkan dari pemerintah pusat. Itu dibuktikan dengan tingginya dana perimbangan dan rendahnya sumber pendapatan asli daerah yang direncanakan dalam anggaran 2018 tersebut.

Tak hanya itu, juru bicara dari fraksi PKB Muhammad Hadi menambahkan, jika mengacu pada trend pendapatan negara selama kurun waktu lima tahun terakhir mengalami kenaikan, begitu juga di tingkat provinsi. Sayang hal itu belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Kota Keripik Tempe sehingga pendapatan justru menurun. Padahal kalangan dewan menyebut ada banyak potensi pendapatan yang bisa dimaksimalkan sehingga menambah pendapatan daerah. “ Hal ini memang menuntut kreativitas pemangku kebijakan,” terangnya.

Sementara itu, Alwi Burhanudin, juru bicara Fraksi PAS mengatakan, proyeksi pertumbuhan belanja langsung dibandingkan belanja tidak langsung tahun anggaran 2018 masih sangat konservatif. Padahal fraksinya berharap setiap tahun ada pertumbuhan atau peningkatan nilai belanja langsung. Sehingga pada tahun-tahun yang akan datang angka belanja langsung dan tidak langsung tersebut semakin proporsional. “ Yang tertuang dalam RAPBD 2018 ini belanja langsung semakin kecil dan semakin tidak proporsional,” katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Arik Sri Wahyuni ketua Fraksi Golkar. Yang mana, dalam pelaksanaan belanja langsung tersebut diharapkan ada perbaikan dari tahun sebelumnya. dicontohkan dia, dengan memilih konsultan yang profesional untuk melaksanakan pembangunan yang ada di Kota Keripik Tempe. Selain itu, pengawasan dalam kegiatan juga patut untuk ditingkatkan, ini agar masyarakat bisa menikmati pembangunan dengan baik.

Dilokasi yang sama, juru bicara Fraksi PDIP mengatakan, tahun 2018 nanti kepariwisataan bakal menjadi prioritas. Untuk itu diharapkan, anggaran yang disediakan untuk pos tersebut juga menjadi perhatian pemerintah dalam menjalankan APBD 2018 nanti.

Sementara itu, Wakil Bupati Mochammad Nur Arifin seusai paripurna berjanji akan menyampaikan tanggapan pandangan umum tersebut dalam waktu dekat ini. Namun, secara garis besar pihaknya berterimakasih atas saran dan masukan dewan dalam ranperda APBD 2018 tersebut. “ Terimakasih masukan-masukannya yang produktif. Pada intinya kita tidak boleh pesimistis, terkait target-target yang ditetapkan stagnan atau menurun dari tahun sebelumnya. Karena mewakili pak bupati, saya sudah siapkan catatan-catatan, segara dilakukan rapat koordinasi bukan hanya untuk jawaban tapi apa yang dilakukan di 2018 nanti,” katanya. (hai/tri)

(rt/muh/ang/JPR)

Rekomendasi Untuk Anda

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia