Minggu, 22 Oct 2017
radartulungagung
icon featured
Kolom

Menyelamatkan Manusia dan Mewaspadai Bencana

Jumat, 06 Oct 2017 21:04 | editor : Didin Cahya FS

Menyelamatkan Manusia dan Mewaspadai Bencana

Ancaman bencana selalu menghantui masyarakat tiap tahun. Rangkaian peristiwa bencana alam yang terjadi bisa menjadi landasan kekhawatiran tersebut. Yang terbaru, aktivitas Gunung Agung di Provinsi Bali membuat ratusan ribu jiwa mengungsi. Bahkan, Presiden Jokowi pun turun tangan untuk melihat langsung proses evakuasi dan lokasi barak pengungsi yang aman dari dampak magma gunung yang pernah meletus tahun 1963 itu.

 Bila penanganan dan penyebab tidak segera diantisipasi, tidak menutup kemungkinan persoalan bencana akan tetap pelik. Meskipun banyak diskusi dan analisis yang dipaparkan narasumber atau pun pakar mengenai bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, letusan gunung, dan tsunami, yang hingga melumpuhkan aktivitas dan menelan korban manusia.

Akan tetapi, dari diskusi publik, sedikit yang menyentuh permasalahan, bahkan solusi maupun tawaran penyelesaian kurang komprehensif dan tidak fundamentalistis. Hal itu termasuk mengucurkan dana untuk mengantisipasi dan menangani bencana yang akan datang. Namun, mengundang banyak pertanyaan, yang salah satunya, ”Apakah bisa meminimalkan bencana secara optimal?”

Bila diidentifikasi, setidaknya ada dua faktor yang menjadi akar permasalahan penyebab bencana, yaitu faktor alamiah dan manusia. Faktor alamiah, seperti curah hujan dan kondisi topografi, yang mana sulit untuk diubah. Bisa diubah, tetapi bentuknya hanya meminimalkan atau menghindari dampak dari faktor tersebut.

 Sementara untuk faktor manusia, yaitu muncul dari aktivitas manusia itu sendiri. Meski sudah disadari, pemukiman di sekitar bantaran sungai, penyempitan alur sungai akibat sampah, serta konservasi di hulu dan hilir hutan negara yang minim, turut menyumbang bencana dan kerap ditemui.

 Dengan demikian, faktor-faktor tersebut seharusnya menjadi konsentrasi penyelesaian secara fundamentalistis. Fakta lain yang menunjukkan bahwa faktor kegiatan manusia yang mempengaruhi terjadinya bencana adalah jumlah penduduk yang sangat besar sehingga pertumbuhan fisik pemukiman tidak terencana dengan baik. Daerah hijau dan hutan di kawasan pegunungan aktif seharusnya tidak digunakan sebagai pemukiman. Bila merujuk ke tata ruang yang ada, masih tetap dibangun secara fisik.

Lebih dari itu, kini konversi lahan daerah resapan di beberapa tempat makin hari kian menggila. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerintah tampak lebih mementingkan pembangunan dan mengabaikan aspek keselamatan lingkungan maupun manusia. Berbagai saran diberikan oleh pemerhati lingkungan kepada pemerintah selama ini untuk menghentikan pembangunan tidak ramah lingkungan, tetapi political will-nya sangat lambat.

Tidak terintegrasinya konsep rencana umum tata ruang yang bersifat lebih regional adalah salah satu aspek fundamentalisme dalam penyelesaian bancana. Orientasi dari kebijakan tata ruang tidak berpihak kepada kepentingam publik. Itu bisa dilihat dari inkonsistensinya pada implementasi kebijakan tata ruang sendiri. Fakta tersebut dapat dilihat daerah hijau pada peta tata guna lahan dari tahun ke tahun dapat berubah sesuai dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Sudah menjadi rahasia publik jika bagian tata kota pemerintahan daerah adalah wilayah yang “ basah” dan diperebutkan banyak pihak. Apa pun peraturan dapat berubah sesuai dengan vasted interest sang penguasa.

Kemudian, yang perlu dikontrol dan dikelola dengan baik adalah penataan pemukiman, contohnya pengelolaan pemukiman kumuh yang dilakukan alm. Romo Mangun Wijoyo di daerah Kali Code, Jogjakarta. Pengelolaan cukup berhasil dan patut jadi pilot project pengelolaan lingkungan daerah di bantaran.

Penyempitan sungai di beberapa kota besar di Indonesia tidak hanya karena pemukiman, tetapi karena lumpur atau sedimentasi sampah yang mengendap. Jadi, solusi tidak hanya pengelolaan lingkungan tapi juga pengelolaan persampahan.

Di sisi lain, berkurangnya luas hutan negara, hutan lindung, cagar budaya, dan taman nasional, jika terus dibiarkan akan tetap menjadi ancaman bencana longsor dan banjir. Pada akhirnya, untuk mengatasi bencana atau persoalan lingkungan yang sangat pelik di masa yang akan datang.

Ada beberapa tawaran solusi menarik yang dikemukakan Indriana Tagor Lubis dan Gun Adji Nurtaufik, peneliti pada Enviromental Empowering Forum (EEFOR) antara lain, (1) Penataan dan pengelolaan tata ruang kota regional yang lebih terintegrasi dan konsisten. Pemerintah daerah perlu mendorong untuk dijadikan badan independen yang berwenang mengontrol dan mengelola lingkungan di wilayah tersebut.

Untuk menjaga independensi keanggotaan lembaga, keterwakilan DPRD dan pemkab hanya 20 persen. Sisanya, diisi oleh orang yang representatif serta kompeten mewakili masyarakat, misalnya agamawan, budayawan, masyarakat adat, planolog, LSM, ahli lingkungan, dll; (2) Perluasan dan penetapan daerah konservasi baru, misalnya pembuatan hutan kota dan perluasan kembali daerah konservasi; (3) Penataan dan pengelolaan daerah bantaran sungai, laut, dan gunung, melalui daya dukung lingkungan yang memvertikalisasi bangunan.

Bila memungkinkan, perlu ada identifikasi ulang terhadap pemukiman di daerah rawan bencana, untuk dilakukan relokasi secepatnya ke daerah lain, semisal rumah susun; (4 ) Perlu dibentuk pusat krisis yang bersifat lintas lembaga negara untuk antisipasi birokrasi yang tambun dan tidak efisien sehingga bila terjadi bencana, akan lebih cepat bereaksi dan efektif.

*) Penulis adalah anggota AJI Kediri dan sekarang menyusun program keikutsertaan di Society of Indonesia Environmental Journalists (SIEJ).            

(rt/did/did/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia