Minggu, 22 Oct 2017
radartulungagung
icon featured
Pendidikan

Oh.... Jatah TPP Dua Bulan Guru TK Dibayar Tahun Depan

Senin, 02 Oct 2017 13:00 | editor : Jatmiko

guru tk Tulungagung

Ilustrasi (Grafis: Hendra/ratu)

TULUNGAGUNG – Nasib guru pendidikan anak usia dini (PAUD) jenjang taman kanak– kanak (TK) non-PNS yang mendapat jatah tunjangan profesi pendidik (TPP), terancam meradang. Sebab, guru ditingkatan lembaga tersebut, hanya mendapat jatah TPP satu bulan, padahal semestinya tiga bulan pada pencairan tahap empat ini.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dispendikpora) Kabupaten Tulungagung Suharto, melalui Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan Adi Suselo, mengakui telah mendengarkan wacana dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), terkait adanya penundaan tersebut.

Wacana pihak direktorat itu menyebutkan akan ada penundaan pencairan TPP pada dua bulan terakhir di tahun 2017 ini, tetapi khusus untuk guru TK non-PNS. Kendati demikian, dia belum memastikan apakah wacana tersebut akan berlaku atau tidak karena hingga saat ini Dispendikpora belum mendapatkan surat resmi terkait itu. “Terkait wacana dari direktorat, ditunda atau tidak, kami atau dinas belum mendapatkan surat resminya,” katanya Minggu (1/9).

Jika nanti ada penundaan, lanjut Adi, guru TK non-PNS yang terdaftar menjadi penerima TPP sebanyak 817 guru, tidak perlu khawatir. Sebab, pemerintah akan tetap mencairkan dengan cara carry over atau dijamak pada awal 2018 karena merupakan hak para guru. “Gak perlu takut tidak dibayar. Pemerintah pasti akan mencairkannya. Toh, lumayan. Bisa jadi tabungan,” katanya.

Dia mendapat informasi, jika penundaan itu disebabkan banyak penerbitan Surat Keputusan (SK) Inpassing atau penyetaraan golongan atau pangkat bagi guru non- PNS sehingga ada pembengkakan anggaran. Mengenai besaran tunjangan bagi guru non-PNS yang belum masuk penyetaraan, dijatah sekitar Rp 1,5 juta per bulan dan dipotong pajak 6 persen. Sedangkan, guru non-PNS yang sudah penyetaraan dibayarkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang PNS. “Anggaran kurang. Nantinya dimungkinkan ada yang tidak utuh dan sifatnya akan dibayar secara carry over pada 2018 mendatang,” jelasnya. (lil/ed/din)

(rt/lai/mik/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia