Selasa, 12 Dec 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

PAK Jangan Samakan APBD Induk

Disperta Berencana Bangunan Pertanian

Jumat, 22 Sep 2017 12:00 | editor : Andrian Sunaryo

MASIH USULAN : Area persawahan di Jalan Sukarno-Hatta ini untuk lokasi pertanian terpadu.

MASIH USULAN : Area persawahan di Jalan Sukarno-Hatta ini untuk lokasi pertanian terpadu. (AGUS MUHAIMIN/RADAR TREANGGALEK)

TRENGGALEK – Rencana pemerintah  menyelenggarakan kegiatan pada perubahan anggaran keuangan (PAK) ini tampaknya perlu ditinjau kembali. Salah satunya terkait sarana edukasi masyarakat di bidang pertanian. Pasalnya, selain angaran yang diperlukan cukup besar, ada banyak hal lain yang seharusnya menjadi prioritas dalam PAK tahun ini.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Joko Surono mengatakan, dalam perubahan anggaran tahun ini pihaknya mengajukan rencana untuk pembangunan sarana pertanian terpadu. Anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,2 miliar. Lokasinya di pusat kota, tepatnya di sebelah barat Hotel Widowati yang merupakan lahan aset pemkab.

Dia menjelaskan, program Pertanian Terpadu ini bisa menjadi sarana edukasi masyarakat terkait dengan pertanian dan pangan. Mengingat di lokasi tersebut nanti akan dicontohkan tata cara budi daya tanaman yang benar, baik itu padi maupun tanaman hortikultura lainnya.  “Jadi nanti ada miniatur pertanian, yakni contoh pertanian yang baik,” katanya.

Tak hanya itu, sambung dia, di lokasi tersebut masyarakat juga melihat bagaimana budi daya peternakan yang baik. Pasalnya, nanti juga akan dibangun kandang peternakan sekaligus pengolahan limbah dari budi daya peternakan tersebut. “Tidak ada limbah di situ. Jeraminya untuk pakan ternak, kotorannya untuk pupuk, pupuknya untuk bio gas. Itu yang nanti akan kita rekakan di sana,” jelas dia.

Komisi III DPRD Trenggalek mengatakan, serapan anggaran belanja langsung pemerintah boleh dibilang sementara ini masih sangat lemah, rata-rata belum sampai 50 persen. Bahkan, ada beberapa capaian serapan di angka belasan persen. Untuk itu, pihaknya berharap kepada kalangan eksekutif untuk tidak terburu-buru mengajukan penambahan anggaran pada perubahan anggran tahun ini. “Secara detail kami memang belum melihat rencananya, tapi kalau anggarannya besar, besar kemungkinan juga butuh waktu untuk penyelesaiannya,” kata Sekretaris Komisi III Muhammad Hadi, kemarin (21/9).

Disisi lain, pihaknya juga berharap komitmen dari pemerintah untuk menyelenggarakan pembangunan dengan baik. Mengingat lambannya serapan anggaran tersebut ternyata juga dibarengi kualitas yang kurang maksimal. Hal itu setelah pihaknya inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kegiatan dan hasilnya bangunan tersebut harus dibongkar lantaran tidak sesuai dengan harapan. “Belum lagi di akhir tahun nanti faktor cuaca juga mempengaruhi proses pembangunan. Itu juga harus dipertimbangkan,” tegas dia.

Dia juga mengingatkan beban kegiatan di perubahan anggaran ini tidak bisa disamakan dengan Anggran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) induk. Untuk itu, pihaknya berharap jika tetap ada kegiatan tambahan, maka  bukan pekerjaan yang berat untuk dilaksanakan. “Yang penting gini, beban di PAK itu jangan disamakan dengan yang APBD induk,” imbuhnya. ()

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia