Senin, 23 Oct 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

46 Bidang Usai Diukur

Lahan Terdampak Bendungan Tugu

Senin, 18 Sep 2017 12:00 | editor : Andrian Sunaryo

Upaya Panitia pembebasan lahan

Upaya Panitia pembebasan lahan (Alwi/Radar Trenggalek)

TRENGGALEK – Kegiatan pengukuran 46 bidang tanah yang telah didaftarkan untuk pembebasan lahan sudah selesai dilakukan. Saat ini panitia pengadaan tanah penlok II pembangunan Bendungan Tugu sedang mengumpulkan data yuridis terkait kepemilikan lahan tersebut. Panita berharap warga terdampak proaktif agar lahan tersebut seraga bisa dibebaskan. “Terkait dengan nilai lahan yang akan dibebaskan, itu nanti ada tim independen yang menangani. Kami hanya mengumpulkan data-datanya, ” ujar Suhari anggota panitia pengadaan lahan.

Data-data kepemilikan lahan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) untuk direview sebelum ditaksir nilainya oleh appraisal.

Dikatakan dia, kendala seperti status tanah memang biasa terjadi pada aktivitas pembebasan lahan. Pada posisi yang demikian, panitia pembebasan lahan hanya bisa memproses jika semua dokumen sebagai persyaratan pembebasan tersebut telah rampung. Artinya,  ahli waris harus menyediakan surat keterangan waris sebagai salah satu persyaratan untuk pencairan ganti rugi lahan yang dibebaskan. Jika upaya untuk penerbitan surat keterangan waris tersebut terkendala dengan jarak, semisal yang bersangkutan berada di luar negeri, itu bisa menggunakan surat kuasa.

Setelah semua dokumen yuridis tersebut final, pihak panita akan mengumumkan kepada warga terdampak terkait bidang-bidang tanah yang akan dibebaskan. Tujuannya tidak lain untuk memastikan bahwa lokasi yang bakal dibebaskan tersebut telah sesuai dengan dokumen yang telah diserahkan. “Pengumumannya sekitar 2 Minggu. Jika tidak ada kendala proses akan dilanjutkan, namun jika ada yang komplain maka akan dipending dulu,” jelasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya juga bakal mengumpulkan 46 warga pemilik bidang tanah yang akan dibebaskan. Itu untuk memastikan lokasi-lokasi yang akan dibebaskan tersebut sesuai dengan schedule atau area yang hendak dibangun oleh pelaksana. “Kalau lokasi yang dibangun ternyata belum dibebaskan, nanti kan jadi masalah dan berujung protes warga,” ungkapnya.

Di samping itu, pihak panitia juga berharap, warga terdampak Bendungan Tugu proaktif. Artinya, tanpa harus menunggu dari panitia, mereka berinisiatif untuk segera melengkapi berkas atau dokumen kepemilikan lahan yang akan dibebaskan tersebut. Itu agar proses pembebasan bisa berjalan dengan lancar. “Tolong masyarakatnya juga aktif, mendukung proses pemberkasannya,” tutur pria yang juga menjabat Kasi Pengadaan BPN Trenggalek ini.

Sebelumnya, Damargalih Widihastha, Ketua Panitia Pembebasan Lahan Bendungan Tugu mengatakan prisipnya panita akan membayarkan ganti rugi kepada orang yang berhak. Untuk itu persoalan data yuridis menjadi hal yang penting dan jangan sampai keliru.

Persoalan waris yang biasanya menjadi kendala dalam proses pembebasan lahan tersebut tidak selamanya memakan waktu yang lama. Namun, jika pihak atau ahli waris tersebut berada di luar kota atau bahkan di luar negeri, itu yang biasanya membbuat repot.

Pihaknya juga membenarkan, proses tersbeut bisa terus dilanjutkan tanpa harus yang bersangkutan hadir. Namun, ahli waris tersbeut harus mengkuasakan kepada pihak yang dipercaya untuk mewakilinya dalam proses pembebasan lahan tersebut.(*)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia