Sabtu, 16 Dec 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Perbup DD dan ADD Perlu Juknis-Juklak

Selasa, 01 Aug 2017 15:15 | editor : Andrian Sunaryo

Perbup ADD-DD

Perbup ADD-DD (Alwi/Radar Trenggalek)

TRENGGALEK – Peraturan bupati (Perbup) terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2017 perlu ditindak lanjuti dengan petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis). Pasalnya, perbup tersebut kurang detail, sehingga menimbulkan keragu-raguan dalam menggunakan DD dan ADD oleh pemdes. “ Untuk itu harus di tindaklanjuti, sesuai dengan arah kebijakan RPJMD,” ungkap Sukaji, Ketua Komisi I DPRD Trenggalek, kemarin (31/7).

Dicontohkan dia dalam perbup disebutkan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan. Padahal ruang lingkup kesehatan di tingkat desa bisa diasumsikan beberapa hal, misal untuk pos pelayanan terpadu (posyandu) atau bidang kesehatan lain yang memungkinkan dan bisa ditangani  pemerintah desa. Untuk itu, agar perbup tersebut lebih jelas harus dilengkapi dengan juklak dan juknis.

Dijelaskan Sukaji, adanya perbup baru tersebut tidak lantas menjadi alasan pemerintah desa tidak segera merealisasikan penggunaan DD dan ADD. Itu karena, perbup lama masih bisa digunakan selama masih belum ada peraturan baru yang disahkan terkait ADD dan DD tersebut. Di sisi lain, pihaknya melihat tidak ada perbedaan substanti antara perbup lama dan baru. Sehingga perbup lama pun masih bisa digunakan sebagai dasar penggunaan DD dan ADD. “ Sepanjang belum ada perbup baru, regulasinya berpedoman pada perbup  lama.  Dan memang tidak boleh ada kekosongan hukum,” jelas dia.

Menurut Sukaji, hal tersebut juga tidak mempengaruhi keabsahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di desa. Mengingat, setiap pelaksanaan anggaran tersebut juga disertai dengan dasar dan acuan dalam pelaksanaannya. “ Di sana (laporan,red) kan ada keterangannya. Tapi memang harus ada kehati-hatian, jangan sampai bertentangan dengan perbup yang baru,” imbuh dia.

Sukaji menambahkan, juklak dan juknis tersebut penting sekali agar tidak menimbulkan keraguan. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, begitu juga dengan pendididikan. Batas kewenangan desa tersebut perlu ditegaskan, apakah hanya tingkat SD dan SMP, atau hanya sebatas pendidikan dini semisal PAUD. Menurut dia, hal itu penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran di desa dan pemkab. “ SD SMP kan sudah ada pemkab, untuk itu harus ditegaskan lagi,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Joko Wasono membenarkan,  saat ini pihaknya tengah menggodok perbup terkait ADD dan DD. Namun hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak segera melakukan kegiatan di desa. Menurut dia, selama perbup yang baru masih belum ditetapkan, sudah pasti acuan yang digunakan adalah perturan sebelumnya. “ Jadi perbup 2016 terkait dengan itu masih bisa digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan,” terang joko.

Terkait perbup yang baru mengenai ADD dan DD tersebut, rencananya akan mulai diberlakukan tahun berikutnya. Dalam peraturan baru itu,  ada beberapa penyempurnaan dari perbup yang sebelumnya. Misal terkait dengan jumlah penyelenggara pemerintahan desa, mulai perangkat hingga unsur RT yang juga dibahas dalam peraturan tersebut. “ Sebelumnya memang hal itu belum  ada, dalam peratuan yang baru nanti semua menjadi pertimbangan,” katanya. (*)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia