Minggu, 17 Dec 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Wabup Arifin : Itu Hanya Perbedaan Persepsi

Soal Laporan Perubahan Equitas Aset

Rabu, 12 Jul 2017 08:38 | editor : Andrian Sunaryo

Wabup Muhammad Nur Arifin

Wabup Muhammad Nur Arifin (Dokumen Radar Trenggalek)

Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin (Ipin) mencoba meluruskan pandangan mengenai kondisi aset di Kota Keripik Tempe. Itu setelah kalangan dewan mulai mempertanyakan ketidaksesuaian jumlah aset dalam laporan perubahan equitas saat pandangan umum fraksi yang diparipurnakan beberapa waktu lalu. “ Ya jelas tidak sama, dalam laporan equitas itu ada yang disusutkan dan ada yang ditambahkan, sedangkan aset itu berapa kekayaan sama kewajiban kita,” ujarnya kemarin (10/7).

Dengan demikian, adanya perbedaan laporan tersebut adalah hal yang wajar dan bukan berarti ada miliaran aset yang belum dicatat. Menurut dia, munculnya pertanyaan tersebut hanya karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan keuangan.

Sebelumnya, Alwi Burhanudin juru bicara Fraksi PAS mengatakan, dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2016 disebutkan ada koreksi negatif terhadap aset daerah sekitar Rp 600 miliar pada 2015 lalu. Kemudian, pada 2016 ada perkembangan yang cukup baik lantaran ada koreksi positif terhadap aset sekitar Rp 150 miliar. Atas dasar hal tersebut, pihaknya mensinyalir ada miliaran aset yang hingga saat ini belum dilakukan pencatatan.

Adapun terkait dengan pencapaian target, meskipun sebagian sektor pendapatan jauh dari harapan, Ipin –sapaan- Muhammad Nur Arifin menyatakan, pencapaian target tersebut semata karena upaya pemerintah memaksimalkan pendapatan yang ada.  Di sisi lain, belum maksimalnya target tersebut cenderung karena faktor alam. Seperti musim hujan yang tak berkesudahan tahun lalu, sehingga mempengaruhi pendapatan dari retribusi ditempat pelelangan ikan, dan kendala teknis lainnya.

Ipin juga menjelaskan, jika dalam laporan pertanggungjawaban 2016 tersebut ada beberapa sumber pendapatan yang minim bahkan tertulis nol persen dari target, hal itu bukan karena nihil capaian. Diakui dia, memang ada pos pendapatan yang tercatat nol persen, namun itu karena kebetulan pada bidang tersebut belum memiliki bendahara keuangan. Akibatnya, pendapatan tidak disetor melalui bidang itu melainkan langsung kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). “ Tadi saat dilempar kepada fraksi yang memberikan pertanyaan, semua bisa menerima,” terang Ipin.

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan, setelah menerima jawaban dari bupati terkait pandangan umum fraksi, berikutnya akan ada pembahasan lanjutan oleh komisi dan badan anggaran. Kendati demikian, secara kolektif pihaknya melihat fraksi yang memberikan masukan pertimbangan bahkan pertanyaan dapat menerima jawaban yang diberikan oleh bupati. “ Ini masih tahapan kedua dalam proses tahapan LPJ itu, berikutnya akan dibahas lebih lanjut ditingkat komisi maupun badan anggaran,” ujarnya. (hai/tri/and)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia