Senin, 11 Dec 2017
radartulungagung
icon featured
Trenggalek

Tunjangan Transportasi Dewan Bakal Naik

Sesuai PP 18/2017, Dewan Minta Ada Perda

Rabu, 12 Jul 2017 08:30 | editor : Andrian Sunaryo

Perubahan hak keuangan dewan

Perubahan hak keuangan dewan (Alwi/Radar Trenggalek)

Kantong anggota dewan Kota Keripik Tempe tampaknya semakin tebal. Pasalnya, saat ini tengah dibahas mengenai perubahan sejumlah tunjangan atau pendapatan anggota DPRD. Dasarnya Peraturan Pemerintah nomor (PP) 18 Tahun 2017 hak keuangan dan administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), yang ditetapkan pada Juni lalu oleh presiden.

Ketua DPRD Trenggalek Samsul Anam mengatakan, perubahan hak keuangan dewan menjadi sebuah keniscayaan. Adanya PP tersebut harus ditindaklanjuti adanya peraturan daerah (perda), guna mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik sesuai prosedur.

Samsul menyebutkan, PP mengenai hak keuagan dan administrasi dewan tersebut merupakan perubahan dari PP nomor 24 tahun 2004 tentang hak kedudukan protokoler dan DPRD. Selain itu, diakuinya sejak lama tidak pernah ada perubahan mengenai hak keuangan dewan. Diperkirakan sudah 12 tahun lamanya tak berganti. “ Untuk menuju sebuah tatananan pemerintahan yang baik dan sesuai prosedur, dewan pun menindaklanjuti PP tersebut ke dalam sebuah perda,” katanya.

Disinggung mengenai apa saja point yang akan berubah, pria berkumis tebal ini belum bisa menjabarkan secara detil. Mengingat saat ini masih dalam tahap pembahasan dewan. Kendati demikian, pihaknya memberikan gambaran awal bahwa  tidak ada perubahan yang siginifikan dalam hak keuangan dewan. “ Tidak begitu signifikan, hanya tunjangan transportasi yang kemungkinan nanti akan berubah,” katanya.

Dikatakan dia, adanya PP tersebut sebenarnya ada peluang cukup besar jika fokusnya menambah penghasilan anggota dewan. Namun, karena menimbang kondisi keuangan daerah, tampaknya peluang itu sedikit dipinggirkan. “ Di sana disebutkan juga tambahan untuk rumah tangga ketua dewan, namun sayang ketua dewan tidak memanfaatkan hal tersebut” katanya.

Untuk sekedar diketahui, ada berapa sumber pendapatan yang diterima anggota dewan setiap tahun. Mulai dari gaji pokok, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan jabatan, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Diperkirakan, belasan juta rupiah masuk kantong anggota dewan setiap bulannya. Itu belum termasuk anggaran untuk kunjungan kerja luar daerah. (*)

(rt/muh/dre/JPR)

 TOP
 
 
 
Follow us and never miss the news
©2017 PT Jawa Pos Group Multimedia